TRIBUNNEWS.COM - Pengusaha yang tak bayarkan upah lembur pekerja bisa mendapatkan sanksi.

Saat berlaku libur nasional, pekerja/buruh yang masuk bekerja berhak mendapatkan kompensasi upah lembur.

Sebenarnya pekerja tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi nasional yang ditetapkan pemerintah.

Namun, pengusaha dapat mempekerjakan pekerja pada hari libur resmi, apabila jenis dan sifat pekerjaannya harus dilaksanakan secara terus menerus.

Selain itu, juga telah ada kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja mengenai waktu masuk kerja di hari libur resmi.

Meski begitu, pengusaha wajib membayar upah lembur kepada pekerja yang tetap bekerja di hari libur nasional itu.

Baca juga: Kapan BSU Rp 1 Juta Cair? Menaker Sebut Masih Siapkan Aturan, Simak Cara Cek Penerimanya

Baca juga: Cara Menghitung Upah Kerja Lembur di Hari Libur Nasional, Termasuk saat Hari Raya Idul Fitri

Sanksi Jika Tak Bayar Upah Lembur

Lantas, apa sanksinya jika pengusaha tidak membayar upah lembur pekerja?

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Instagramnya menerangkan, sanksi yang bisa dikenakan kepada pengusaha bisa berupa sanksi denda hingga sanksi pidana.

Sanksi pidana yang dapat menjerat adalah pidana kurungan paling singkat satu bulan dan paling lama 12 bulan.

Sedangkan sanksi denda, paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta.

Perhitungan Upah Kerja Lembur pada Hari Libur Nasional

Pekerja yang masuk di hari libur nasional, akan dihitung sebagai kerja lembur. Adapun untuk upahnya, dihitung sebagai berikut:

- Waktu kerja 6 hari kerja dan 40 jam seminggu

• Jam pertama sampai dengan ketujuh dibayar 2x kali upah sejam
• Jam kedelapan dibayar 3x upah sejam
• Jam kesembilan, kesepuluh dan kesebelas dibayar 4x upah sejam