TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Masyarakat Perduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti proses tender pengadaan gorden rumah dinas jabatan anggota DPR RI.

Pasalnya, pemenang tender justru berasal dari perusahaan yang memberikan penawaran tertinggi.

"Bagaimana bisa pemenang tender justru adalah perusahaan yang akan menyedot anggaran, bukan perusahaan yang bisa memberikan selisih harga yang menguntungkan negara?" kata peneliti Formappi Lucius Karus, saat dihubungi, Senin (9/5/2022).

"Seolah-olah mau bilang anggaran yang sudah dialokasikan harus dihabiskan tanpa perlu memikirkan efisiensi anggaran yang bisa menguntungkan negara," imbuhnya.

Dari sisi efisiensi, lanjut Lucius, proses pengadaan gorden rumah jabatan anggota DPR bermasalah.

Oleh karena itu, menurutnya harus ditelusuri proses tender tersebut.

"Jangan sampai pilihan pemenang tender pada perusahaan yang memberikan tawaran tertinggi karena ada kongkalikong antara perusahaan pemenang dengan penyelenggara proyek pengadaan," ucapnya. 

Baca juga: Perjalanan Proyek Gorden DPR: Berawal dari Keluh Kesah Anggota DPR hingga Penentuan Pemenang Lelang

"Tender jadi semacam prosedur formalitas saja. Mungkin saja keputusan siapa pemenang tender sudah ditentukan sebelum tender dilakukan," pungkasnya.

Diketahui, DPR menganggarkan Rp48,5 miliar untuk membeli gorden. Penganggaran penggantian gorden tercantum dalam situs LPSE DPR RI.

Tender diberi nama 'Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata' dengan kode tender 732087.

Tender gorden rumah dinas DPR di Kalibata, Jakarta Selatan ini dimenangkan oleh PT Bertiga Mitra Solusi. 

Perusahaan itu berhasil mengalahkan 48 perusahaan lain yang menjadi peserta lelang.

Harga penawaran dari PT Bertiga Mitra Solusi terlihat lebih tinggi ketimbang penawaran harga dari dua peserta lainnya yang dipublikasikan di laman resmi LPSE DPR RI.

PT Bertiga Mitra Solusi menawarkan harga Rp43,5 miliar. 

Sementara itu, dua peserta lelang lainnya yakni PT Panderman Jaya menawarkan harga Rp42,1 miliar dan PT Sultan Sukses Mandiri sebesar Rp37,7 miliar.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengungkapkan, gorden di rumah jabatan anggota dewan sudah 13 tahun tak diganti hingga kondisinya sudah tidak layak pakai.

Indra mengatakan, karena kondisinya sudah tidak layak, sebagian anggota dewan pun memilih untuk mencopot dan membuang gorden di rumah jabatan mereka.

"Sebagian besar [rumah] itu gordennya tidak ada, sebagian itu hilang dan dibuang karena memang sudah lapuk dan sangat tidak memadai. Saya enggak tega menyampaikan itu, sudah 13 tahun itu sudah seperti kain pel sebenarnya," kata Indra.