KSP Moeldoko Ajak Masyarakat Adat Kerajaan Nusantara Waspadai Isu Intoleransi dan Radikalisme
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menerima kedatangan pengurus Masyarakat Adat Kerajaan Nusantara (MAKN).
Penulis: Reza Deni
Editor: Adi Suhendi
Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menerima kedatangan pengurus Masyarakat Adat Kerajaan Nusantara (MAKN).
Dalam pertemuan tersebut, KSP Moeldoko mengajak MAKN ikut mewaspadai isu intoleransi dan radikalisme.
Menurutnya, masyarakat adat kerajaan nusantara memiliki kekuatan besar dalam membangun karakter bangsa, yang bisa menjadi modal besar untuk menangkal ajaran atau paham radikal.
"Kita semua harus ikut terlibat dalam menjaga ini (NKRI). Karena kemampuan pengetahuan saja tidak ada artinya jika semua sudah terjadi. Seperti yang terjadi di timur Tengah," kata Moeldoko dalam keterangan yang diterima, Selasa (10/5/2022).
"Setidaknya kita semua bisa membangun kewaspadaan, kepedulian terhadap masyarakat. Karena ancaman itu (intoleransi dan radikalisme) memang ada," lanjut dia.
Baca juga: Penasaran Kehidupan Para Musisi, Moeldoko Bicara dengan Pay BIP dan Andra Bagindas
Ia juga optimistis MAKN mampu menjadi wadah untuk membangun karakter dan budaya bangsa Indonesia.
"Local wisdom masih menjadi arah untuk membangun karakter yang kuat," ujar Moeldoko.
Sementara itu, Ketua Umum MAKN Yang Mulia (YM) Eddy Wirabhumi menyampaikan, masyarakat adat kerajaan nusantara komitmen menjunjung kebhinekaan sebagai upaya menjaga NKRI.
"Kami (MAKN) sangat komitmen soal keutuhan NKRI. Kami juga tidak akan ikut pada politik praktis, tapi ikut pada politik pemerintahan," kata bangsawan dari Keraton Kasunan Surakarta tersebut.
Baca juga: Gerakan NII Sudah Menyebar di Masyarakat, Moeldoko Minta Masyarakat Hati-hati agar Tak Terpengaruh
Dalam pertemuan tersebut, MAKN juga berharap, Kantor Staf Presiden ikut mengawal janji-janji Presiden Joko Widodo kepada MAKN, di antaranya, soal revitalisasi keraton/istana kerajaan tidak lagi parsial dan penyelesaian atas tanah-tanah adat ulayat yang berada di bawah wilayah kerajaan.
"Dari beberapa yang dijanjikan Presiden masih ada yang belum direalisasikan, oleh karena itu kami hadir disini," ujarnya.