TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menerima audiensi para pimpinan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di kantor Kemenko Polhukam RI pada Rabu (11/5/2022).

Dalam pertemuan tersebut, kata Mahfud MD ada sejumlah hal yang dipastikan.

Hal tersebut disampaikannya di kanal Youtube Kemenko Polhukam RI pada Rabu (11/5/2022).

"Pertama, tahapan pemilu akan segera dimulai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan kita sudah menghitung mundur mulainya 14 Juni nanti tahapan pemilu akan dimulai. Jadi kalau sudah jalan itu sulit untuk ditarik lagi. 14 Juni itu sebentar lagi, satu bulan lagi kira-kira akan dimulai," kata Mahfud.

Baca juga: Pengamat Nilai Ganjar Harus Hadapi Puan di Internal PDIP Sebelum Didukung Partai Lain

Baca juga: Jelang Aksi 21 Mei, MPR: Hentikan Demo yang Mengarah pada Pemakzulan Jokowi

Baca juga: Legislator Golkar: Demo Silakan, Tapi Tak Ada Urgensinya Tuntut Pemakzulan Presiden Jokowi

Kedua, kata dia, hal-hal yang sifatnya teknis akan terus dikoordinasikan. 

Bagi pemerintah, lanjut dia, KPU adalah lembaga mandiri, independen dan bukan bagian dari eksekutif dalam arti presiden dan kabinet meskipun masih masuk dalam rumpun eksekutif menurut hukum tata negara. 

Oleh sebab itu, kata dia, pemerintah mempersilakan KPU memulai tahapan-tahapan Pemilu 2024.

"Kalau perlu fasilitas-fasilitas administratif termasuk peraturan perundang-undangan yang mungkin diperlukan dikeluarkan oleh pemerintah, nanti kita fasilitasi. Keuangan dan sebagainya kan tentu harus lewat pemerintah. Nanti kita perlancar semuanya itu," kata Mahfud.

Baca juga: Polda Kaltara Pinjam Scanning Mabes Polri Periksa Ulang 17 Kontainer Pakaian Bekas Briptu Hasbudi

Baca juga: Istri Briptu Hasbudi Diperiksa, Bakal Susul Status Tersangka Tambang dan Perdagangan Ilegal ?

Baca juga: Momen Kapolresta Kendari Hukum Push Up Tiga Anak Buahnya Karena Kendaraan Patroli Kotor 

Ketua KPU Hasyim Asy'ari dalam kesempatan yang sama mengatakan telah melaporkan kepada Mahfud terkait persiapan pelaksanaan Pemilu 2024.

"Termasuk untuk, apakah aspek regulasinya, electoral process, atau teknikalitas kepemiluannya maupun aspek penegakan hukum," kata Hasyim.

Ia pin meminta dukungan pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024.

Hal tersebut, kata Hasyim, agar Pemilu bisa berjalan sesuai tepat waktu, demokratis, dan berintegritas. 

"Sehingga siapapun yang terpilih sebagai pemimpin eksekutif di pemerintahan maupun di lembaga perwakilan rakyat adalah yang benar-benar berlegitimasi karena proses dan hasilnya yang berintegritas," kata Hasyim.