Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) akan menelaah terkait adanya peristiwa dugaan korupsi impor besi dan baja serta turunannya tahun 2016-2021.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, mengatakan setelah dipelajari pihaknya, baru bisa ditentukan apakah akan ditindaklanjuti atau dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum lain.

"Nanti responsnya biasanya, apakah ditindaklanjuti dengan institusi [Kejagung] atau diserahkan kepada institusi lain atau diserahkan kepada daerah," kata Ketut dalam keterangannya, Sabtu (14/5/2022).

Baca juga: Kejaksaan Agung Periksa Ahli Sistem Informasi di Kemendag RI Terkait Kasus Dugaan Korupsi Impor Baja

Sebelumnya, sejumlah massa yang menyebut diri sebagai Gerakan Masyarakat Anti Korupsi dan Perburuan Rente Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta pada Jumat (13/5/2022) siang. 

Massa menyampaikan beberapa dorongan kepada Kejagung terkait dugaan korupsi impor besi dan baja serta turunannya tahun 2016-2021.

Dalam tuntutannya, mereka ingin Kejagung menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi impor besi dan baja tahun 2016-2021 secara holistik.

Kemudian, Kejagung juga diminta mengungkap seluruh oknum birokrat, pelaku usaha, dan terutama dalang dibalik kasus korupsi impor besi dan baja serta turunannya tahun 2016-2021.

Saat ini, kata Kapuspenkum, Kejagung memang tengah menangani perkara terkait impor baja. 

Tapi apakah ini kasus yang sama dengan yang disuarakan massa aksi, lanjutnya, masih perlu penelaahan.

"Impor baja itu sudah ada di kita tapi nanti kita cek dulu," kata Ketut.