"Lebih rendahnya perencanaan defisit akan makin mempermudah pemerintah soft landing ke posisi (defisit) di bawah 3 persen pada tahun depan," tandas Said.

Tambahan Dana Bagi Hasil

Said mengatakan naiknya berbagai kebutuhan barang konsumsi rumah tangga juga meniscayakan kenaikan anggaran perlindungan sosial bagi rumah tangga miskin.

"Perkiraan pemerintah alokasi penebalan anggaran perlindungan sosial sekitar Rp 18,6 triliun," ujar Said.

Untuk memperkuat spending daerah, dan merujuk ketentuan bagi hasil, pemerintah memberikan tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 47,2 triliun.

Namun pemerintah melakukan efisiensi dengan pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 12 triliun.

Yang patut kita syukuri, menurut Said, penambahan beberapa pos belanja negara dapat kita penuhi dengan perkiraan pendapatan negara yang bertambah.

Dukung Kompensasi BBM

Badan Anggaran DPR juga akan memberikan dukungan penuh pembayaran kompensasi BBM, LPG dan listrik kepada Pertamina dan PLN, serta penebalan program perlinsos.

"Sebab penugasan tanpa dukungan anggaran yang memadai akan membuat keuangan kedua BUMN tersebut pada resiko yang serius," kata Said.

Hal itu akan memperburuk kinerja keuangan kedua BUMN, dan memperburuk credit ratingnya, bahkan credit rating pemerintah sendiri.

"Sedangkan penebalan program perlinsos niscaya dibutuhkan rumah tangga miskin menghadapi berbagai kenaikan harga kebutuhan konsumsi, sehingga perlinsos sebagai social stabilizer akan tetap efektif," ujarnya.

Said mengatakan negara harus banyak akal dan harus berani mengalihkan potensi kesulitan rakyat menjadi tanggung jawab negara.

Selain itu, pemerintah juga harus kreatif dalam mengelola pembiayaan agar kesehatan APBN tetap terjaga.

Sumber: Tribunnews.com/Kompas.com

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Subsidi Energi Membengkak, Belanja Negara Tahun Ini Dipatok Jadi Rp 3.106 Triliun"