TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bertepatan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional, masyarakat dari berbagai daerah dan elemen mendeklarasikan Kader Penggerak Anti Korupsi (KPAK).

Juru Bicara KPAK, Hendrik Sugara menyampaikan, bahwa Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum yang pas bagi pihaknya untuk memulai gerakan Indonesia bersih dan bebas dari korupsi.

“Kader Penggerak Anti Korupsi (KPAK) mengajak semua lapisan masyarakat untuk sama-sama berjuang dan berikhtiar mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi,” ujarnya saat mendeklarasikan KPAK di Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/5/2022).

Hendrik mengungkapkan, bahwa pihaknya mendukung langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi oleh aparat penegak hukum, terutama yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini dikomandoi oleh Firli Bahuri.

Baca juga: Ini Peran Ahli Muda Kemendag yang Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi Impor Besi

“Kader Penggerak Anti Korupsi (KPAK) mendukung KPK dan aparat penegak hukum lain untuk terus bersama rakyat membebaskan Indonesia dari Kejahatan Korupsi. Mendukung upaya pemberantasan korupsi demi mewujudkan Indonesia bersih, adil dan makmur,” ungkapnya.

Selain itu, Hendrik mengatakan, pihaknya juga meminta kepada para penyelenggara negara dan elite partai politik (parpol) untuk menjauhi praktik-praktik serta perilaku koruptif, terutama di Pemilu 2024 mendatang.

“Kami dari Kader Penggerak Anti Korupsi (KPAK) meminta semua pihak terutama penyelenggara negara untuk menjauhi praktek dan perilaku korupsi. Kader Penggerak Anti Korupsi (KPAK) meminta para elite negeri, elite partai politik untuk menjauhkan praktek dan perilaku korupsi dalam Pemilu 2024,” katanya.

Sekadar informasi, wadah KPAK sendiri terbentuk karena kegelisahan akan korupsi yang seperti tidak ada habisnya.

KPK diisi oleh masyarakat dari berbagai elemen dan latar belakang yang notabenenya kaum muda yang memang memiliki niat dan kesepahaman yang sama dalam pemberantasan korupsi.

Mereka berasal dari sejumlah daerah, seperti Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten.