TRIBUNNEWS.COM – Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) oleh Partai Golkar, PAN dan PPP, bukanlah hambatan atau kendala bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Begitu pula bagi para menteri yang kebetulan menjadi pemimpin partai dari koalisi tersebut.

“Koalisi ini misinya adalah menyukseskan dan melanjutkan pembangunan yang dilaksanakan oleh pak Jokowi. Jadi justru menjadi penguatan terhadap koalisi yang sudah ada di pemerintahan saat ini,” ungkap Muhammad Qodari, Direktur Eksekutif Indo Barometer, kepada media di Jakarta, Jumat (20/5/2022).

Menurut Qodari sangat disayangkan jika ada yang membuat dikotomi antara kerja-kerja menteri dan kerja-kerja politik mereka.

“Bagi saya justru sejalan. Jadi kinerja politik dari seorang tokoh politik yang menjadi menteri itu justru insentif elektoralnya didapatkan jika dia dapat bekerja secara maksimal sebagai bagian dari pemerintahan. Justru kalau dia kinerjanya tidak maksimal sebagai menteri, maka itu akan memperkecil insentif politiknya,” kata Qodari.

Bagi Qodari kinerja menteri dan kinerja politik mereka tidak bertentangan tapi bisa saling sinergis dan memperkuat. Karena makin bagus kinerja pemerintahan maka makin bagus pula insentif elektoral mereka.

“Karena insentif elektoral ini pasti ingin tinggi maka kinerjanya pasti ingin bagus pula,” ucap Qodari

Mengenai berbagai tanggapan negatif tentang terbentuknya koalisi ini dari beberapa partai lain, Qodari melihat memang KIB ini sangat strategis. Sebaliknya beberapa partai lain, menurutnya sampai saat ini masih kesulitan untuk membentuk koalisi.

Kendala-kendala itulah yang membuat sisa enam partai di parlemen kini sepertinya terlihat masih saling menunggu. Apalagi dengan munculnya Golkar, PAN dan PPP sebagai koalisi nasional religius yang sempurna membuat stok partai-partai untuk membuat koalisi yang kurang lebih sama menjadi sangat minim.

Padahal di alam demokrasi Indonesia saat ini, kebutuhan untuk memadukan antara partai nasionalis dan religius menjadi sangat penting. (*)