Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof Zubairi Djoerban mengamini jika Pemerintah ingin mengakhiri Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di tengah situasi Covid-19 yang terus melandai.

Namun sebelum benar-benar mengakhiri aturan tersebut, ada baiknya membuat sosialisasi dan komunikasi yang terbuka kepada masyarakat.

"Saya tak keberatan dengan rencana penghapusan PPKM. Namun semuanya harus disosialisasikan dengan baik agar tak menimbulkan euforia dan rasa jemawa," kata dia dikutip dari twitternya, Selasa (24/5/2022).

Perlu kehati-hatian dan pertimbangan pakar dan ahli dalam penghapusan aturan PPKM untuk menghindari kejadian lonjakan kasus pasca aturan dilonggarkan seperti yang terjadi dibeberapa negara didunia.

Selain itu, Badan Kesehatan dunia atau WHO belum resmi mengakhiri status pandemi.

"Kita berkaca ke beberapa negara seperti DPRK yang kasusnya meningkat. Dus, WHO pun belum mencabut status pandemi Covid-19 dunia," imbuh dokter spesialis penyakit dalam subspesialis hematologi-onkologi (kanker) ini.

Komentar DPR hingga Wakil Menteri Kesehatan

Rencana pemerintah untuk menghapus kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) leveling, mendapatkan respon berbagai pihak.

Menurut Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo, penghapusan kebijakan PPKM leveling ini perlu dipertimbangkan secara matang.

Pasalnya, meski kini situasi pandemi Covid-19 di Indonesia terkendali, namun itu tidak menjamin virus Covid-19 ini berakhir.

Hal itu disampaikan Rahmad saat mengiikuti Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono beserta jajaran Kementerian Kesehatan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/5/2022).

Kasus Covid-19 di Indonesia, kata Rahmad, bisa saja mengalami kenaikan kembali seperti beberapa negara lain.

"Saya bukannya tidak setuju (PPKM dihapus). Saya dalam kesempatan ini hanya ingin memberikan satu pertimbangan dan masukkan, tidak bertanya."