PDIP dan PKS Kritik Luhut Tangani Masalah Minyak Goreng, Sebut Menteri Segala Urusan
PDIP dan PKS mengkritik penunjukan Luhut oleh Jokowi untuk menangani masalah minyak goreng.
Penulis: Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor: Inza Maliana
TRIBUNNEWS.COM - Penunjukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan oleh Presiden Joko Widodo untuk mengurusi masalah minyak goreng menimbulkan kritk dari beberapa pihak.
Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu menganggap, penunjukan Luhut semakin menegaskan adanya posisi ‘perdana menteri’ dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin.
Selain itu, ia menilai penunjukan tersebut menjadi bentuk sentralisasi jabatan terhadap menteri.
“Pemberian banyak jabatan terhadap seorang menteri menampakkan rendahnya kredibilitas kolektif pemerintahan. Sentralisasi banyak jabatan terhadap seorang menteri,” katanya ketika dihubungi Tribunnews, Selasa (24/5/2022).
“Dan ini menegaskan adanya posisi ‘perdana menteri’ meskipun tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan kita. Presiden menjadi hanya sebatas urusan simbolik,” imbuhnya.
Baca juga: Soroti Penunjukan Luhut Urus Persoalan Minyak Goreng, Politikus PDIP: Berpotensi Konflik Kepentingan
Baca juga: Politikus PDIP Protes Penunjukan Luhut Tangani Persoalan Minyak Goreng
Kritikan terkait penunjukan Luhut juga dikatakan oleh anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera.
Menurutnya, penunjukan Luhut oleh Jokowi untuk menangani masalah minyak goreng semakin menegaskan posisi Luhut sebagai ‘menteri segala urusan’.
“Tapi itu (penunjukan Luhut oleh Jokowi) itu hak presiden. Namun secara organisasi tidak sehat,” tuturnya dalam keterangan tertulis, Selasa (24/5/2022).
Sehingga, kata Mardani, seharusnya dalam penunjukan menteri untuk menangani suatu masalah diharapkan sesuai dengan latar belakang profesi.
“Karena masing-masing sudah ada portofolio masing-masing. Jadi kelihatan berantakan pengaturannya,” jelasnya.
Namun Mardani menilai apa yang dilakukan Jokowi dengan menunjuk Luhut bukanlah sesuatu yang salah.
“Tidak salah (penunjukan Luhut). Niatnya mungkin biar harga (minyak goreng) bisa segera turun,” katanya.
Sebelumnya Jokowi telah menunjuk Luhut untuk mengurus masalah minyak goreng.
Untuk diketahui, minyak goreng masih menjadi soal karena harganya yang masih saja tinggi dan stoknya langka di pasaran.