Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Fraksi PAN, Intan Fauzi, menyoroti dua hal pokok yaitu Kinerja Keuangan dan Kinerja Perseroan, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan BUMN Holding Farmasi; Direktur Utama PT Biofarma (Persero), Dirut Indofarma, Direksi Kimia Farma yang baru, membahas mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022, Senin (23/5/2022).

Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bio Farma (Persero) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, Bio Farma meraup laba bersih senilai Rp 1,93 triliun di tahun 2021 atau naik 567,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Raihan laba bersih tersebut mencapai 186,9 persen dari target RKAP 2021.

Sedangkan realisasi total aset sebesar Rp 40,44 triliun per 31 Desember 2021. Total aset perusahaan tersebut naik 23,71 persen dari 31 Desember tahun 2020. Total aset tersebut melebihi target RKAP tahun 2021 sebesar 136,6 persen.

Baca juga: Menteri Erick Buka Peluang Mahasiswa Indonesia Kembangkan Vaksin di Biofarma

Meski begitu, Intan Fauzi anggota DPR RI Dapil Kota Bekasi dan Depok ini mempertanyakan aset lancar dan tidak lancar yang belum tergambar dalam presentasi Dirut Bio Farma, Honesti Basyir.

"Mengenai aset, berapa nilai aset lancar dan kewajiban lancar. Tentu kita berharap aset lancar lebih besar dari liabilitas” kata Intan saat RDP Komisi VI dengan BUMN Farmasi, Senin.

Intan juga menyinggung dampak peningkatan aset tersebut terhadap peningkatan pendapatan. Utang perusahaan juga tidak lepas dari pengamatan Intan.

Baca juga: Perkembangan Vaksin Merah Putih, Benihnya Kini Ada di PT Biofarma

"Kemudian dari nilai peningkatan utang, ada beberapa yang saya tanyakan, apakah ada utang investasi/pinjaman? Jika ada komponen utang investasi/pinjaman, apakah struktur pengembaliannya sesuai dengan cashflow kedepannya, mengingat masa pandemi segera berakhir," ujar Intan.

Selain itu, Legislator PAN dapil Jabar VI, juga meminta penjelasan alokasi sebesar Rp 6,9 triliun yang dalam paparan Bio Farma dijelaskan sebagai anggaran kebutuhan Vaksin Covid Tahun 2022 terkait penugasan pemerintah, mengingat saat ini sudah masa transisi pandemi ke endemi.

Lebih lanjut Intan menyoroti rencana inisiatif strategis. Saldo posisi neraca mengalami kinerja baik, berkah dari bisnis regular dan pengadaan produk terkait pengadaan produk Covid-19 untuk pemerintah.

"Kinerja bagus harus berkelanjutan dan jangan lagi meminta PMN- Penyertaan Modal Negara. Kinerja BUMN Farmasi harus profesional, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menjalankan dan menggunakan dana masyarakat”, ujar Master Hukum Bisnis Internasional lulusan Inggris ini.

"Apa strategi bisnis/ roadmap BUMN Farmasi sehingga bisa mandiri dalam hal pengadaan alat kesehatan, obat obatan untuk menjadi manufaktur/ produsen, bukan hanya melakukan trading/ dagang dan distribusi," lanjutnya.

Intan juga menyoroti rencana Bio Farma dalam Industri Farmasi Berbasis Herbal di Indonesia berpotensi untuk bisa bersaing dengan produk-produk farmasi dunia.

Intan menanyakan ketersediaan bahan baku, jangan bernasib sama dengan bahan baku obat kimia yang masih ketergantungan impor dari Cina dan India.

"Jangan sampai sudah melakukan investasi besar di bisnis herbal, ujungnya bahan bakunya masih impor, padahal hal ini dalam rangka mengangkat kearifan lokal dan memberi nikei tambah tumbuh-tumbuhan di Indonesia. Apalagi, pemerintah saat ini sedang mengajukan proses herbal mendapat pengakuan UNESCO," pungkasnya.