Menurut Deddy, keputusan ini berpotensi menimbulkan disharmoni dalam kabinet.

"Selain menambah beban kerja LBP yang sudah menumpuk, penunjukan itu juga dari sisi waktu hanya akan membuat Luhut seperti satu-satunya solusi pemerintahan dan berpotensi menimbulkan disharmoni dalam kabinet,” kata Deddy, Selasa (24/5/2022).

Belum lagi, kata Deddy, penunjukkan LBP berpotensi melahirkan isu konflik kepentingan.

Karena Luhut dikenal dekat dengan figur-figur yang saat ini bermasalah hukum dalam kasus minyak goreng.

"Hal itu justru akan menjadi kontra produktif karena beliau dipersepsikan sebagai bagian dari masalah," lanjut Deddy.

Kemendag Beri Respon

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dari Kemendag, Oke Nurwan, merespon dipilihnya Luhut untuk ikut membantu masalah minyak goreng.

Oke mengatakan Luhut akan berperan seperti sutradara yang membantu proses pendistribusian minyak goreng melalui aplikasi milik pemerintah.

Baca juga: Soroti Penunjukan Luhut Urus Persoalan Minyak Goreng, Politikus PDIP: Berpotensi Konflik Kepentingan

"Kita kan sudah ada sistem aplikasi untuk distribusi minyak goreng lewat SiMirah yang harus pakai KTP, nah kita ngembangin sistem baru lagi atau SiMirahnya diperkuat biar enggak hanya pakai KTP tapi pakai NIK."

"Kata pak Luhut NIK aja, makanya dibantuin. Pak Luhut itu semacam sutradaranyalah tapi pemimpinnya tetap pak Presiden," ujar Oke dikutip dari Kompas.com, Senin (23/5/2022).

Nantinya, pembelian minyak goreng curah murah hanya diminta menyertakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), bukan KTP.

Dengan NIK, bisa diketahui seseorang sudah beli di distributor mana saja.

"Jadi kalo NIK kayak PeduliLindungi. Dia beli di sana lalu di situ, akan ketahuan. Itu yang kami sempurnakan, itu kan cita-citanya, " kata Oke.

Baca juga: Anak Buah Menko Luhut Bilang California Jadi Contoh Keberhasilan Ekonomi Kreatif

Sementara itu, alasan dipilihnya Luhut untuk membantu Kemendag, kata Oke, karena Luhut dianggap sudah terbukti berpengalaman mengurus masalah Covid-19.

Yakni Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan aplikasi Peduli Lindungi.

"Nasional loh PeduliLindungi itu, walaupun motornya di Jawa dan Bali," sambung Oke.

Sebagian artikel telah tayang di https://money.kompas.com/read/2022/05/23/203000926/jokowi-minta-luhut-bantu-urus-minyak-goreng-ini-kata-kemendag-

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Fransiskus Adhiyuda Prasetia)