Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi membahas situasi Ukraina hingga menyinggung mekanisme multilateralisme saat melakukan pertemuan dengan Deputi Sekretaris Jenderal PBB, Amina J. Mohammed dan Presiden SMU PBB Abdulla Shahid.

Pertemuan dilakukan usai Pembukaan 7th Session of Global Platform on Disaster Risk Reduction (GPDRR), Bali, Rabu (25/5/2022).

Menlu RI kembali tekankan prinsip posisi Indonesia yang konsisten mengenai pentingnya setiap negara menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara lain.

Selain itu, Menlu RI sampaikan kekhawatiran mengenai belum terciptanya enabling environment bagi penyelesaian damai melalui negosiasi.

Baca juga: Apa yang Dipelajari Militer Iran dari 2.000 Serangan Rudal Balistik dan Jelajah Rusia di Ukraina?

“Menjadi tanggung jawab semua untuk berkontribusi agar enabling environment tersebut dapat segera tercipta sehingga negosiasi penyelesaian damai dapat berlangsung dan membawa hasil baik,” ujarnya dalam pernyataan hari Rabu.

Menlu RI juga sampaikan multilateralisme mendapatkan tantangan besar dengan terjadinya perang di Ukraina.

Pendekatan unilateralisme semakin mengemuka.

Pendekatan “take it or leave it" dalam berbagai pembahasan draft resolusi baik di PBB maupun Organisasi Internasional lainnya juga semakin sering terjadi.

Menlu RI harapkan PBB dapat terus bekerja menjaga mekanisme multilateralisme bekerja dengan baik bagi semua negara anggotanya.

Baca juga: Zelensky: Ukraina Tidak akan Serahkan Tanahnya sebagai Imbalan Berakhirnya Perang dengan Rusia

Dalam pertemuan dengan Deputi Sekjen PBB juga dibahas mengenai kerja Champion Group of the Global Crisis Response Group (GCRG), dimana Presiden RI menjadi salah satu anggota.

GCRG dibentuk oleh Sekjen PBB pada 14 Maret 2022 untuk melakukan koordinasi antar badan PBB, merumuskan aksi untuk atasi krisis pangan, energi dan keuangan.

Adapun pembentukan Champions Group diharapkan dapat memastikan adanya kepemimpinan politis dan koordinasi tingkat politis, dan membantu mendorong implementasi dari berbagai usulan solusi, strategi dan aksi dari GCRG.

Dibahas pula mengenai dampak perang terhadap dunia, termasuk ancaman krisis pangan dan energi, terutama di negara least developed countries.