Jokowi Diminta Prioritaskan Masyarakat Sipil Jadi Penjabat Kepala Daerah Ketimbang TNI-Polri
Pengamat menyarankan agar Jokowi memprioritaskan sumber daya manusia (SDM) dari kalangan sipil ketimbang TNI-Polri.
Editor: Dewi Agustina
Untuk diketahui, Pelantikan penjabat (Pj) dari kalangan TNI-Polri menuai reaksi bagi sejumlah pengamat di Indonesia.
Baca juga: Legislator PAN Kritik Penunjukan Perwira Aktif sebagai Penjabat Bupati Seram Barat
Sebagaimana diketahui, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Sulawesi Tengah Brigadir Jenderal (TNI) Andi Chandra As’aduddin sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat, Maluku, pada Selasa (24/5/2022).
Chandra dilantik menggantikan Bupati Seram Bagian Barat Yustinus Akerina yang masa jabatannya berakhir 22 Mei 2022 lalu.
Diberitakan sebelumnya, Pengamat menilai pelantikan penjabat (Pj) dari kalangan TNI-Polri berpotensi mengulang Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) era Orde Baru.
"Ketika fungsi TNI-Polri masuk kepada fungsi pemerintahan, ini juga akan berkaitan dengan kecenderungan dihidupkannya kembali dwifungsi TNI-Polri atau dwifungsi ABRI tahun 1998," kata Pengamat Sosial Politik Centre for Indonesia Strategic Action (CISA) Herry Mendrofa saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis (26/5/2022).
Menurut dia, pemerintah harus mampu memisahkan antara kepentingan dengan keterbatasan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin punya pendapat serupa. Bahkan dia menilai, saat ini bukan hanya dwifungsi ABRI, melainkan dwifungsi Polri.
"Sekarang itu bukan dwifungsi TNI lagi tapi dwifungsi Polri kebanyakan sekarang, kepolisian. Bahkan polisi itu multifungsi," kata Ujang Komarudin.
Itu lantaran adanya pelantikan sejumlah penjabat yang punya latar belakang TNI-Polri ketimbang masyarakat sipil.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia itu menambahkan, jika pemerintah terbiasa melantik penjabat dari luar TNI-Polri, maka kedepan akan semakin banyak kalangan militer yang memimpin pemerintahan.
