Kelelahan Pengemudi Jadi Faktor Kecelakaan Bus, Perlunya Mengatur Waktu Kerja Sesuai Undang-Undang
Sejumlah kecelakaan bus yang terjadi di berbagai daerah di Tanah Air menjadi perhatian, waktu kerja pengemudi harus diperhatikan
Penulis: Facundo Chrysnha Pradipha
Editor: Sri Juliati
![Kelelahan Pengemudi Jadi Faktor Kecelakaan Bus, Perlunya Mengatur Waktu Kerja Sesuai Undang-Undang](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/kecelakaan-bus-ardiansyah-di-tol-mojokerto.jpg)
(2) waktu kerja bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum paling lama 8 jam sehari;
(3) pengemudi Kendaraan Bermotor Umum setelah mengemudikan Kendaraan selama 4 jam berturut-turut wajib beristirahat paling singkat setengah jam; dan
(4) dalam hal tertentu Pengemudi dapat dipekerjakan paling lama 12 jam sehari termasuk waktu istirahat selama 1 jam.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (pasal 77), menyebutkan:
(1) setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja,
(2) waktu kerja (a) 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; atau (b) 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu; dan
(3) ketentuan waktu kerja tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
Saran
![Kondisi Bus Ardiansyah bernopol S-7322-UW yang menabrak tiang papan pemberitahuan bahu jalan, di Tol Surabaya-Mojokerto, KM 712.400/A, Senin (16/5/2022). Atas kejadian tersebut menewaskan 13 orang penumpang. (SURYA/Habibur Rohman)
*** Local Caption ***](https://cdn-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/bus-pariwisata-tabrak-tiang-iklan-13-orang-meningal-di-tol_20220516_202051.jpg)
Dengan memperhatikan ketentuan pengaturan waktu kerja bagi pengemudi baik yang diatur oleh UU Nomor 22 Tahun 2009 maupun oleh UU Nomor 13 Tahun 2003 ada beberapa hal yang perlu dicermati.
Pertama, terkait waktu kerja pengemudi angkutan umum, ketentuan mana yang harus ditaati di antara kedua UU dimaksud.
Kedua, jika mengacu kepada UU Ketenagakerjaan maksimal waktu kerja adalah 8 jam sehari untuk 5 hari waktu kerja dalam seminggu.
Ketiga, pada ketentuan waktu kerja bagi pengemudi angkutan umum tidak dijelaskan siapa yang menjalankan fungsi pengawasan, apakah lembaga yang bertanggung jawab di bidang transportasi ataukah tenaga kerja.
Keempat, pada UU Nomor 13 Tahun 2003 masih terbuka peluang untuk mengatur waktu kerja dan waktu istirahat secara tersendiri (khusus) pekerjaan yang memiliki karakteristik khusus, termasuk di dalamnya adalah pengemudi angkutan umum. (*)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.