Sudah Lebih 850 Hari, Eks Pimpinan KPK Minta Jokowi Panggil Firli Bahuri Soal Pencarian Harun Masiku
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Ketua KPK Firli Bahuri.
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Ketua KPK Firli Bahuri.
Hal ini terkait lebih 850 hari, mantan calon anggota legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Harun Masiku tak kunjung ditemukan.
"Katakan sekarang KPK di bawah presiden, presiden tinggal panggil saja, eh Firli, itu mana kok belum ketemu-ketemu. Ngapain saja kamu kerjanya. Tinggal ngomong gitu kan," kata Saut dalam keterangannya, Jumat (27/5/2022).
"Kan kalau dulu belum boleh karena [KPK] enggak di bawah presiden UU-nya, kan sekarang di bawah dia [presiden],"jelasnya.
Saut mengatakan, di zaman teknologi mumpuni seperti sekarang ini, Harun Masiku mestinya dapat terdeteksi secara mudah.
"Kalau mereka sekarang dengan teknologi kan enggak susah mencari orang itu."
"Yang lebih sulit dari dia bisa dicari kok," katanya.
Saut membeberkan dalih KPK sulit menangkap Harun yang notabene telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2019-2024 sejak Januari 2020 silam.
"Penyebabnya adalah memang kita enggak bisa mendefinisikan sebenarnya koruptor ini musuh negara atau enggak," beber Saut.
"Koruptor ini musuh negara, jangan dibalik, bukan politik musuh negara. Musuh negara itu koruptor, itu yang menyebabkan kemiskinan. Menurut saya mereka mendefinisikannya salah sehingga dianggapnya seperti biasa-biasa. Ya, kemudian enggak berbuat apa-apa," tambahnya.
Saut pun menjawab perihal keterkaitan elite partai politik dalam kasus ini yang membuat Harun Masiku tak kunjung diproses hukum.
Ia menyatakan penegakan hukum di KPK tidak melihat partai politik setiap tersangka.
Jika ada kecurigaan politisasi penanganan kasus, menurut dia, itu hanya perbuatan oknum-oknum yang memang mempunyai kewenangan di internal saja.
"Bukan KPK-nya yang berpolitik, tapi ada orang yang campur di situ yang ikut-ikut memengaruhi KPK sehingga KPK more than politics sekarang," ujar Saut.
Sebelumnya, Plt Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri menyebut progres pemburuan Harun Masiku bukan suatu hal yang bisa disampaikan ke publik secara mendetail.
"Karena hal ini justru akan menjadi kontraproduktif dalam proses pencariannya," kata Ali lewat keterangan tertulis, Rabu (25/5/2022).
Menurut Ali, para buronan, termasuk Harun Masiku, akan melakukan berbagai cara agar persembunyiannya sulit ditemukan.
"Nantinya, KPK tentu akan menyampaikan jika memang progresnya sudah bisa diinformasikan kepada publik," kata Ali.(*)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.