Kepala BNPB Sampaikan Tujuh Rekomendasi Terkait Kebencanaan di GPDRR
pengurangan risiko bencana perlu diintegrasikan pada kebijakan-kebijakan utama pembangunan dan pembiayaan, legislasi, dan rencana pencapaian Agenda 20
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, BADUNG – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mewakili Indonesia menyampaikan tujuh rekomendasi ketangguhan penanggulangan bencana.
Indonesia berkesempatan untuk menyampaikan tujuh rekomendasi Agenda Bali untuk Resiliensi Berkelanjutan pada penutupan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7 yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Centre pada Jumat (27/5/2022).
Pertama, Kepala BNPB menyatakan pengurangan risiko bencana perlu diintegrasikan pada kebijakan-kebijakan utama pembangunan dan pembiayaan, legislasi, dan rencana pencapaian Agenda 2030.
Suharyanto mengatakan, Platform Global menyerukan transformasi mekanisme tata kelola risiko untuk memastikan pengelolaan risiko merupakan tanggung jawab bersama lintas sektor, sistem, skala, dan batas.
“Sejumlah contoh menunjukkan bahwa bekerja secara horizontal dan vertikal dapat membantu pemerintah untuk memecahkan masalah kesenjangan kelembagaan dan ego sektoral,” ujarnya.
Kedua, hanya dengan perubahan sistemik masyarakat dunia dapat memperhitungkan kerugian yang sesungguhnya dari bencana dan kerugian dari ketiadaan aksi, serta membandingkannya dengan investasi dalam pengurangan risiko bencana.
“Contoh baik dari komitmen politik yang ditunjukkan dalam bentuk target anggaran yang disahkan dan mekanisme pelacakan untuk pengurangan risiko bencana bermunculan, yang harus dipromosikan dan direplikasi,” kata Suharyanto.
Kepala BNPB menyampaikan, strategi pembiayaan pengurangan risiko bencana dapat mengarahkan dan memprioritaskan investasi dan harus dimasukkan dalam kerangka pembiayaan nasional yang terintegrasi.
Baca juga: Menparekraf Sandiaga Uno: Indonesia akan Tampilkan Pariwisata Tangguh Bencana untuk Delegasi GPDRR
Ketiga, Platform Global diselenggarakan diantara COP 26 dan COP 27 mencermati tingkat emisi saat ini jauh melebihi upaya mitigasinya, yang mengakibatkan peningkatan frekuensi dan intensitas kejadian bencana, dan mengancam pencapaian Agenda 2030.
“Platform Global meminta para pemerintah untuk menghormati komitmen yang dibuat di Glasgow untuk secara drastis meningkatkan pembiayaan dan dukungan untuk adaptasi dan resiliensi,” tegasnya.
Suharyanto juga mengatakan, terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pengurangan risiko bencana sebagai bagian dari solusi untuk mengatasi keadaan darurat iklim, seraya meningkatkan dan mencapai ambisi iklim.
Tujuan Global tentang Adaptasi, dan Santiago Network sebagai bagian dari mekanisme internasional untuk kerugian dan kerusakan.
Hal tersebut menawarkan peluang yang tepat untuk menjadikan mekanisme dan instrumen pengurangan risiko bencana sebagai bagian yang tak terpisahkan dari aksi iklim.
Keempat, bencana memberikan dampak berbeda kepada setiap orang.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.