Tribun

Ketum Terpilih DPP KNPI: Perlu Gebrakan Pemerintah dalam Memperbaiki Ekonomi Pasca Pandemi

Hal ini perlu gebrakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyikapi kinerja buruk tersebut dengan langkah strategis.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Daryono
zoom-in Ketum Terpilih DPP KNPI: Perlu Gebrakan Pemerintah dalam Memperbaiki Ekonomi Pasca Pandemi
Tribunnews.com/ Igman Ibrahim
Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama usai menjalani pemeriksaan terkait kasus Ferdinand Hutahaean di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (5/1/2022) malam. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kinerja pemerintahan bidang perekonomian banyak sorotan publik terkait kinerja.

Hal ini perlu gebrakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyikapi kinerja buruk tersebut dengan langkah strategis.

Hal tersebut disampaikan oleh Haris Pertama, Ketua Umum terpilih DPP KNPI periode 2022-2025.

Menurut Haris, setidaknya ada beberapa catatan evaluasi pemerintahan bidang perekonomian terkait bahaya ketimpangan rasio hingga masalah kinerja Menteri.

“Pertama, terdapat ketimpangan yang terus meningkat selama kurun waktu 2019 hingga saat ini yang sudah sangat membahayakan karena jumlah orang kaya yang terus meningkat. Sementara orang yang menjadi pengangguran baru meningkat,” ucap Haris dalam keterangannya, Jumat (27/5/2022).

Baca juga: Terpilih Lagi Jadi Ketua Umum KNPI, Haris Pertama Serahkan LPJ dalam Bentuk Buku

Lebih lanjut, Haris menjelaskan ketimpangan tersebut tidak hanya karena pandemi Covid-19, melainkan karena juga kebijakan-kebijakan yang kurang tepat.

Dimana, salah satu kebijakan yang disorot adalah soal perlindungan sosial.

"Tercatat, jumlah orang kaya baru naik 65 ribu, tingkat gini rasio khususnya di perkotaan mencapai 0,4," jelas Haris.

Menurutnya, ketimpangan ini adalah suatu hal yang harus diwaspadai, sebab ketimpangan yang terlalu melebar akan sangat mengganggu stabilitas ekonomi dan politik dalam waktu yang cukup panjang.

"Kedua, mengenai pertumbuhan ekonomi semasa pandemi tidak solid. Sebab pada Kuartal II 2021 pemerintah terlalu terburu-buru melakukan pelonggaran ekonomi, sehingga pada kuartal II ekonominya tumbuh 7,07 persen, kemudian setelah itu muncul gelombang ke 2 penularan Covid-19 yang mengakibatkan penularan Covid-19 kembali meningkat," papar Haris.

Ia pun membeberkan kelemahan mendasar dari kinerja pemerintahan bidang perekonomian, mengenai koordinasi kebijakan ekonomi.

Ketiga, ia turut menyoroti soal lemahnya mengelola dana penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

"Ini semua uang rakyat loh harus dipertanggungjawabkan," beber Haris.

Baca juga: Haris Pertama Terpilih Ketum, Ketua MPR Harap KNPI Totalitas Pompa Semangat Anak Muda

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas