TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pada Peringatan Hari Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni, Partai Buruh meminta Pancasila berhenti dipolitisasi.

Menurut Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Buruh, Ilhamsyah, Rabu (1/6/2022), politisasi Pancasila adalah praktek politik yang menjadikan Pancasila sebagai tameng dan jargon politik belaka.

Dalam pernyataannya, Ilhamsyah mengatakan Pancasila tentu saja bukan teks mati, nilai-nilainya harus bertumbuh dalam kehidupan nyata. 

Menurutnya, keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja yang memberatkan kehidupan mayoritas pekerja sungguh bertolak belakang dari semangat "kemanusiaan yang adil dan beradab" dan "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

“Tahun lalu kenaikkan rata-rata upah buruh  yang hanya menyentuh bilangan 1,09 % juga menjauhkan bangsa ini dari semangat yang terkandung dalam Pancasila,” kata Ilhamsyah.

Baca juga: Nadiem Makarim : SDM Unggul Bukan Hanya Pintar secara Akademik tapi Memiliki Mentalitas Tangguh

Baca juga: Megawati Minta Nadiem Makarim Hidupkan lagi Upacara Bendera di Sekolah

Ilhamsyah menilai, di tengah kesulitan hidup yang amat berat yang dirasakan rakyat selama pandemi, banyak kekayaan pejabat naik dalam jumlah yang mencengangkan.

Tidak sedikit elit negeri yang hidup dalam kemewahan sementara kebanyakan rakyat masih terbelenggu kesusahan.

“Belakangan waktu kita akrab dengan pengertian bahwa gerak ekonomi dan politik nasional semakin tersandera oligarki. Tidak ada yang Pancasilais dari itu semua. Ini adalah bentuk pengkhianatan yang telanjang dari nilai-nilai Pancasila,” ujarnya.

Baca juga: PDIP Ajak Kampus Siapkan Generasi Bangsa yang Mampu Olah Sendiri Sumber Daya Nasional

Ilhamsyah mengatakan, di Hari Kelahiran Pancasila ini Partai Buruh menyampaikan beberapa poin penekanan.

Pertama, kembalikan semangat Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Semangat yang harus melatarbelakangi setiap pengambilan kebijakan ekonomi dan politik negara.

Kedua, hentikan "politisasi Pancasila", sebuah praktek politik.

“Ini praktek yang menjadikan Pancasila sebagai tameng dan jargon politik belaka tanpa pengamalan nilai-nilainya secara konkrit, terutama sila kemanusiaan yang adil beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Baca juga: Ambisi Cak Imin di Pilpres 2024, Buka Poros Baru hingga Mau Gabung Koalisi Asal Jadi Capres

Ketiga, buruh mengecam tindak tanduk elit nasional negeri ini yang banyak di antaranya telah keluar atau bahkan mengkhianati nilai-nilai Pancasila.

Menurutnya, tanpa kemakmuran yang merata bagi segenap rakyat Indonesia, artinya tidak ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Selama hal itu masih menjadi kenyataan, selama itu pula Pancasila telah dipunggungi,” ujarnya.

Terakhir, ia meminta babat habis korupsi, serta hentikan penumpukkan kekayaan oleh segelintir orang.

Menurutnya pemerintah seharusnya memberi perhatian yang lebih besar kepada kaum muda serta kelestarian lingkungan, dan melaksanakan Reforma Agraria sejati.

“Tanpa itu semua nilai-nilai Pancasila tak akan benar-benar diagungkan,” ujarnya.