TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah meminta DPR menambah anggaran operasional ibadah haji tahun ini. 

Biaya haji diketahui membengkak hingga Rp1,5 triliun.

Anggaran ini berdasarkan kebijakan pemerintah Arab Saudi terkait pelayanan di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Pelayanan Masyair.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania memberikan masukan kepada Pemerintah. 

Baca juga: Biaya Tambahan Ibadah Haji Rp 1,5 M Tak Dibebankan pada Jemaah, DPR: Jangan Khawatir

Baca juga: Cuaca Panas Ekstrim Landa Arab Saudi, Jemaah Haji Diingatkan untuk Sering Minum Air

Ia menyarankan Indonesia berkolaborasi bersama negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang beranggotakan 57 negara.

Kolaborasi ini dilakukan untuk menghadapi Pemerintah Arab Saudi terkait harga biaya haji.

"Kita bisa berkolaborasi untuk dapat menghadapi apabila Pemerintah Arab ini mengeluarkan sekonyong-konyong harga yang semaunya,"

"Sehingga dari anggota OKI ini bisa menyepakati apa yang menjadi kemauan negaranya masing-masing,"

"Jadi setelah ini supaya pemberangkatan haji berikutnya, kita bisa mengantisipasi tidak seperti sekarang," kata Ina, dikutip dari laman DPR RI, Rabu (1/6/2022). 

Lanjut Ina, menilai, bengkaknya biaya haji karena tidak ada nilai tawar dan juga nota keberatan pada Pemerintah Arab Saudi. 

Sehingga, ia berharap ada kolaborasi antar negara nggota OKI.

Agar tidak ada kenaikan biaya yang tiba-tiba kembali terjadi.

Penyebab Biaya Haji Bengkak

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq menjelaskan melonjaknya biaya haji ini bukan karena salah perhitungan.