Penjelasan Mendagri dan Dirjen Dukcapil soal Pembuatan KTP bagi WNA, Tidak Terkait Pemilu 2024
Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, isu pembuatan KTP WNI bagi WNA untuk kepentingan Pemilu 2024 adalah salah.
Penulis: Arif Tio Buqi Abdulah
Editor: Nuryanti
WNA tidak punya hak pilih, sedangkan WNI punya hak pilih.
Meski memiliki KTP-el, para WNA tidak boleh memilih apalagi dipilih dalam pemilihan umum.
Pasal 198 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah menegaskan bahwa hak memilih hanya dimiliki oleh WNI.
Baca juga: Aturan Baru KTP Tahun 2022: Nama Minimal Dua Kata dan Paling Banyak 60 Karakter Termasuk Spasi
Baca juga: Syarat dan Cara Ganti Foto KTP Elektronik di Kantor Dukcapil
KTP Bukan Kartu Tanda Kewarganegaraan
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, KTP adalah kartu tanda penduduk.
KTP bukanlah kartu kewarganegaraan (citizenship).
Adapun penduduk di Indonesia meliputi WNI dan WNA.
Semua orang yang tinggal di Indonesia dalam jangka waktu panjang harus didaftarkan dan didatakan, termasuk dengan cara diberikan KTP.
Hal ini semata-mata untuk kepentingan terutama administrasi kependudukan, keamanan, kemudahan akses layanan publik, layanan perbankan, kesehatan dan lainnya.
"Kartu tanda penduduk untuk semua penduduk (residents), bukan kartu/sertifikat tanda kewarganegaraan (citizens)," kata Mendagri Tito menegaskan pernyataannya di Jakarta, Rabu (1/6/2022).
Bedanya KTP WNI dengan WNA
Dalam hal KTP, terdapat sejumlah perbedaan KTP bagi WNI dengan WNA.
Pada WNA, KTP nya terdapat pembatasan masa berlaku.
Ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 63 ayat (4) UU No 24 Tahun 2013.
