Sekjen Kemendagri Dorong DKPP Ikut Bangun Peradaban Bernegara
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menerima Penyerahan Sertifikat Penghargaan
Penulis: Wahyu Aji
Editor: Adi Suhendi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menerima Penyerahan Sertifikat Penghargaan atas Dukungan dan Koordinasi Lembaga yang Sangat Baik kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.
Suhajar Diantoro menerima langsung penghargaan dari DKPP tersebut di Kantor DKPP, Jalan Wahid Hasyim Nomor 117, Jakarta, Senin (6/6/2022).
“Saya berterima kasih mendapat penghargaan dari rekan-rekan DKPP yang dipimpin oleh Pak Muhammad (Ketua DKPP), karena apa-apa yang kami lakukan adalah sesuatu yang memang sudah merupakan kewajiban dan memang juga kami merasakan belum bisa membantu secara maksimal,” katanya.
Suhajar menyampaikan, masih banyak yang harus dikoordinasikan untuk membantu urusan-urusan yang bersifat dukungan terhadap penyelenggaraan Pemilu.
Hal itu seperti dukungan administrasi yang di dalamnya ada pegawai, personalia, keuangan, dan lain sebagainya dengan tetap tidak mencampuri urusan atau tugas pokok DKPP.
Baca juga: Kemendagri Sampaikan Strategi Penguatan Kemandirian Fiskal Daerah
“Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, maka keberadaan DKPP ini merupakan bagian yang sangat penting sebagai lembaga peradilan etika penyelenggara Pemilu, yang kalau kita berdiskusi satu-satunya di dunia. Tidak tahu saat ini sudah ada belum lembaga seperti ini, kalau pun ada belum terpublikasi,” ujarnya.
Dia berharap, kian bertambahnya usia DKPP maka akan semakin berupaya untuk mengembangkan peradilan yang lebih modern dalam menangani persoalan-persoalan yang dihadapi terkait dengan penyelenggara Pemilu.
Adapun keberadaan DKPP merupakan bagian dari upaya penegakan etika yang melengkapkan arah dasar negara.
Baca juga: 15 Gubernur dapat Penghargaan dari Kemendagri atas Pencapaian Realisasi APBD Tertinggi Tahun 2021
Pangkal dari upaya tersebut yaitu membangun peradaban sebuah negara.
“Nah itulah kemudian dievaluasi oleh kita semua, akhirnya sampailah kita pada kesimpulan untuk mengevaluasi cara kita bernegara, maka KPU pertama dibentuk untuk memastikan bahwa penyelenggara Pemilu itu mandiri, bebas dari intervensi pemerintah,” katanya.
Suhajar menambahkan, dinamika yang terjadi harus dipikul bersama untuk mencapai peradaban sebuah negara yang menegakkan etika.
“Kita bukan kerja sembarang-sembarang kerja. Kita tetap yakin dengan apa yang kita pilih hari ini yaitu demokrasi, karena itu sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk membantu,” kata Suhajar.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.