Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, hasil rekomendasi pemecatan dari Mahkamah Kehormatan Partai (MKP) terhadap anggota partai M Taufik akan ditindaklanjuti ke DPP Partai Gerindra.

"MKP Gerindra kemarin telah mengeluarkan rekomendasi kepada DPP Gerindra seperti keputusan yang sudah dirilis kemarin. Oleh karena itu, hasil rekomendasi tersebut akan dikirim ke DPP Gerindra untuk ditindaklanjuti," kata Dasco saat ditemui awak media di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (8/6/2022).

Nantinya, rekomendasi pemecatan yang diputuskan dari hasil sidang MKP itu kata dia akan dirapatkan kembali dan diputuskan oleh Ketua Umum Prabowo Subianto.

"Yang namanya rekomendasi itu pasti akan dirapatkan dan diputuskan Ketum," kata Dasco.

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR RI itu menyatakan hasil rekomendasi yang diputuskan oleh MKP Partai Gerindra setelah melakukan serangkaian persidangan.

Adapun dalam rangkaian sidang itu, MKP mengambil keterangan dari yang bersangkutan dalam hal ini M Taufik.

"Kemarin Majelis Kehormatan Partai Gerindra atau MKP Gerindra telah beberapa kali bersidang termasuk meminta keterangan dari yang bersangkutan," ucap Dasco.

Namun, dalam keterangan yang dihimpun dan dijadikan putusan rekomendasi MKP, Dasco mengungkap tidak ada persoalan terkait Capres.

"Saya lihat kemarin tidak ada persoalan mengenai Capres-Capres atau mengenai dukungan terhadap sosok Capres keliatannya enggak ada," ucapnya.

Melainkan kata Dasco, didasari pada tidak loyalnya Taufik terhadap Partai Gerindra. Hanya saja dia tidak memberikan secara detail tidak loyal yang dimaksud seperti apa.

Sebelumya, Partai Gerindra resmi memecat keanggotaan M Taufik melalui hasil sidang Majelis Kehormatan Partai (MKP) pada Selasa (7/6/2022).

Selain tidak loyal, alasan pemecaran M Taufik disebabkan karena kekalahan Prabowo Subianto di DKI Jakarta pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu.

"Saudara M Taufik selaku kader Gerindra, dalam kedudukannya sebagai unsur pimpinan pada kepengurusan DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, serta pada DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra nyatanya telah gagal dalam menjalankan amanah partai terkait dengan kalahnya perolehan suara pasangan Prabowo-Sandi di DKI Jakarta pada Pilpres 2019," kata Wakil Ketua Majelis Kehormatan atau Mahkamah Partai Gerindra Wihadi Wiyanto, kepada wartawan, Selasa.