TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memulai babak baru jelang Pilpres 2024 dengan membangun koalisi yang dinamakan Koalisi Semut Merah.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, alasan memilih nama Semut Merah dalam koalisi itu adalah sebagai simbol rakyat kecil. 

Menanggapi hal itu, Penulis Buku Menjerat Gus Dur Virdika Rizky Utama menilai ahistoris soal pemilihan diksi Semut Merah.

Selain itu, dia mengatakan akan ada sentimen negatif yang diterima jika istilah Semut Merah digunakan dalam koalisi.

"Istilah ini pernah dipakai sebagai operasi yang menjatuhkan Gus Dur (notabene dari PKB). Salah satu kekuatan yang menjatuhkan Gus Dur itu juga ada Partai Keadilan (cikal bakal PKS) dengan menggerakkan basis lembaga dakwah," kata Virdika dalam pesan yang diterima Tribunnews, Jumat (10/6/2022).

Dengan memakai istilah tersebut, Virdika menyebut Jazilul ingin membangkitkan memori koalisi PKB dan PK justru dengan istilah yang melengserkan PKB dari kursi presiden.

Belum lagi, Virdika menambahkan sentimen negatif tersebut juga bakal datang tak hanya dari satu kalangan.

"(Sentimen negatif) dari kalangan NU yang pernah menjadi bagian dari PKB masa kepemimpinan Gus Dur, dan anak muda NU yang melek sejarah akan penjatuhan Gus Dur," kata dia.

"Dan bukannya menarik simpatik warga NU, malah akan menghasilkan antipati dari warga NU," tandasnya.

Baca juga: PKS-PKB Bentuk Koalisi Semut Merah, Jazilul: Bisa Menang Lawan Gajah

Sebagai informasi, istilah Semut Merah yang termaktub dalam buku Menjerat Gus Dur itu merujuk kepada dokumen rahasia yang ditulis Menteri Keuangan Kabinet Pembangunan VII Fuad Bawazier. 

Dokumen empat halaman tersebut berupa surat laporan terkait rencana-rencana yang sudah dilakukan untuk menjatuhkan Gus Dur.

Surat yang dikirim ke Akbar Tandjung pada 29 Januari 2001 itu membeberkan pelaksanaan rencana yang diberi nama ‘Skenario Semut Merah’. 

Terdapat 40 nama beserta tugas masing-masing orang yang dilaksanakan, di antaranya Fuad Bawazier, Amien Rais, hingga Jusuf Kalla.

Fuad menjadi ‘kepala operasi’. Dia membagi tugas kepada beberapa pihak untuk penggalangan opini, menjaring dukungan masyarakat, propaganda media, termasuk merekrut preman, cendekiawan, dan pengusaha. 

Tujuannya yakni menjatuhkan kredibilitas Presiden Gus Dur melalui kasus Buloggate dan Bruneigate yang dinilai telah berjalan sesuai skenario.