Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebagai negara dengan hutan mangrove terluas di dunia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus berupaya melakukan pelestarian mangrove di Indonesia dalam merespon isu perubahan iklim dunia.

Upaya Jokowi tersebut tercermin dari keinginannya menjadikan Indonesia Indonesia sebagai Word Mangrove Center atau pusat mangrove dunia.

Presiden Jokowi kemudian menargetkan 600.000 hektar lahan mangrove telah direhabilitasi pada akhir 2024.

Pengamat Kebijakan Strategis Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan, keinginan Jokowi menjadikan Indonesia sebagai pusat mangrove dunia dinilai sangat strategis dan positif bagi masyarakat Indonesia.

Pasalnya, kesadaran masyarakat Indonesia untuk merawat mangrove masih kurang, hingga perlu ada gerakan masif untuk melestarikan mangrove di Indonesia.

"Itu hal yang sangat strategis untuk melihat potensi mangrove di Indonesia sangat tinggi, karena selama ini perlindungan hukum terhadap mangrove ini kan sangat minim di kita hingga terjadi banyak kerusakan," kata Trubus dalam keterangan yang diterima, Minggu (12/6/2022).

Baca juga: 2.000 Bibit Mangrove Ditanam di Kapuk Muara Pada Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia

Menurut Trubus, regulasi terkait perlindungan mangrove harus menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, baik gubernur maupun bupati dan walikota.

Bahkan, pemerintah harus membuat satu lembaga khusus di bawah presiden untuk menangani masalah mangrove.

"Ya kebijakan regulasi itu dikatakan dulu, dan disitu ada kewajiban bagi Gubernur atau kepala-kepala daerah untuk mengedukasikan penyelamatan terhadap mangrove di Indonesia di daerah masing-masing. Dan kemudian nanti ada penunjukan langsung ke satu lembaga yang khusus menangani mangrove itu," ucapnya.

"Lembaga tersebut dibawah Presiden atau Kementerian tertentu khusus menangani mangrove. Dan ini khususnya di daerah ya, dan harus diketahui bahwa pusat dan daerah kan bersinergi, hingga bagaimana masalah perlindungan mangrove ini tertangani secara komprehensif atau secara utuh," lanjutnya.

Dikatakan Trubus, banyak masyarakat di daerah-daerah merusak mangrove dengan alasan pariwisata dan pembangunan.

Selain itu, ada juga masyarakat yang menjual mangrove karena tumbuhan ini sangat bermanfaat, hingga perlu adanya lembaga khusus yang konsen menangani masalah mangrove.

"Jadi program ini harus diawasi dengan ketat karena ada daerah-daerah yang diam-diam menjual mangrove, dan ada yang kerusakan dengan alasan pariwisata, pembangunan dan tidak memperhatikan kemanfaatannya. Hingga lembaga yang dibentuk dan dipercayakan menangani mangrove itu mengedukasi kepada masyarakat," ujarnya.