Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Wilayah DKI Jakarta menggagalkan 24 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi, Kamis (9/6/2022).

Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika, Brigjen Pol Suyanto, menemui 24 CPMI yang sedianya akan dipekerjakan sebagai asisten Rumah Tangga, Sabtu (11/6/2022).

Brigjen Pol Suyanto mengatakan awalnya mereka mendapat laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

UPT BP2MI DKI Jakarta melakukan pengintaian, peninjauan hingga berujung inspeksi mendadak ke sebuah rumah kontrakan di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

"Polanya para CPMI ini ditampung di kontrakan yang terletak di daerah Lenteng Agung. Namun hasil sidak tersebut untuk calo yang dicurigai tidak ada di tempat," ujar Suyanto saat konferensi pers.

Di dalam rumah tersebut, terdapat 24 CPMI yang seluruhnya merupakan perempuan yang berasal dari Nusa Tenggara Barat, yakni 1 orang dari Lombok Barat, 4 orang dari Lombok Utara, 11 orang Lombok Tengah dan 8 orang dari Lombok Timur.

Baca juga: Keberpihakan Kepada Pekerja Migran Indonesia, BP2MI Lakukan Beragam Terobosan Layanan

Calo kemudian mengarahkan para CPMI melalui telepon seluler, serta meminta semua dokumen seperti paspor dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) para CPMI yang kemudian ditahan oleh calo tersebut.

Tak hanya itu, beberapa alat komunikasi miliki CPMI juga turut disita.

Untuk penanganan lebih lanjut, ke-24 CPMI tersebut ditempatkan sementara di Shelter UPT BP2MI Wilayah DKI Jakarta.

Brigjen Pol Suyanto yang hadir berdialog dengan para CPMI tersebut, juga menjelaskan risiko apabila berangkat dengan cara non prosedural kepada para CPMI.

"Berangkat tanpa adanya pelindungan, di negara penempatan mana tidak jelas, majikan mana tidak jelas, pekerjaan apa yang akan dikerjakan tidak jelas, akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan," jelas Suyanto.

Di forum yang sama, Suyanto juga mengimbau kepada para CPMI agar tak lagi tertipu oleh penempatan ilegal yang ditawarkan para calo.

Baca juga: BP2MI Temukan Pemalsuan CAP Stempel Terkait Biaya Penempatan PMI ke Taiwan

"Kalau kita mau berangkat dengan aman, kalau ada PT yang mengiming-imingi mau berangkat, silakan dulu ditanyakan, PT ini legal atau ilegal. Benar atau tidak ada. Kalau perlu tanya ke UPT BP2MI, proses pemberangkatan yang legal bagaimana, nanti akan dijelaskan oleh petugas," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala UPT BP2MI Wilayah DKI Jakarta, Kombes Pol Hotma Victor Sihombing, menjelaskan bahwa UPT BP2MI DKI Jakarta sebisa mungkin menindaklanjuti segala bentuk pengaduan yang berkaitan dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

"Kami selalu berupaya menindaklanjuti segala bentuk pengaduan yang membawa kepada sebuah bentuk pelayanan pelindungan maksimal bagi PMI, dalam hal ini CPMI. Kami berupaya mencegah mereka supaya tidak berangkat secara non prosedural yang nantinya akan membawa risiko besar bagi mereka," ujarnya.