PPP Tidak Masalah Jika PAN Dapat Jatah Menteri ATR: Silakan Saja, Itu Hak Prerogatif Presiden
PPP tidak mempermasalahkan jika Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mendapatkan jatah menteri.
Editor: Adi Suhendi
![PPP Tidak Masalah Jika PAN Dapat Jatah Menteri ATR: Silakan Saja, Itu Hak Prerogatif Presiden](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/ketua-dpp-partai-persatuan-pembangunan-ppp-ahmad-baidowi-0303.jpg)
Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Baidowi tidak mempermasalahkan jika Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mendapatkan jatah menteri.
Sebagaimana diketahui, kabar adanya reshuffle kabinet kembali mencuat belakangan ini.
Beredar informasi, reshuffle Kabinet Indonesia Maju bakal dilakukan Presiden Jokowi, Rabu (15/6/2022) besok.
Diketahui, Partai Amanat Nasional (PAN) dikabarkan turut masuk ke dalam gerbong pemerintahan Jokowi.
“Kalau bagi PPP tidak ada masalah beliau menjadi menteri di bidang ATR atau apa silakan saja itu menjadi hak prerogatif presiden Jokowi,” kata Ahmad Baidowi kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/6/2022).
Baca juga: PDIP Yakin Kadernya di Kabinet Indonesia Maju Tak Akan Terkena Reshuffle: Bahkan Bisa Bertambah
Dia menilai wajar, pasalnya, sejak masuk ke Kabinet Indonesia Maju, PAN belum mendapatkan jatah menteri.
“Dan PAN masuk koalisi sampai saat ini mungkin dilihat belum mendapatkan jatah kue di kabinet. Namun demikian pan bisa saja deal politik dengan presiden kita gak tau,” kata Baidowi.
“PAN masuk koalisi pemerintahan, dia dapat apa kita juga tidak tahu karena tidak semua politik dilihat kasat mata,” lanjut dia.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan melakukan reshuffle kabinet pada Rabu (15/6/2022).
Baca juga: Reshuffle Kabinet, PAN Prioritaskan Zulkifli Hasan Gabung dalam Kabinet Indonesia Maju
Seiring berembusnya isu reshuffle, muncul kabar Partai Amanat Nasional (PAN) akan mendapatkan jatah menteri jika perombakan benar-benar terjadi.
Sekretaris Jenderal DPP PAN, Eddy Soeparno, mengatakan reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.
Hal ini disampaikan Eddy untuk menanggapi kabar berembus yang mengatakan PAN akan dapat jatah kursi.
Baca juga: Reshuffle Kabinet Menguat, Mendag Muhammad Lutfi Mendadak Dipanggil Presiden Jokowi ke Istana
“Kami melihat bahwa hal ini merupakan kembali lagi hak prerogatif Presiden, kedaulatan sepenuhnya untuk melakukan reshuffle itu ada di tangan Presiden," kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2022).