Sudah 2 Kali Jokowi Jengkel soal Impor, Menteri yang Akan Diganti Jokowi Karena Gagal Tangani Impor?
Ini kedua kalinya Jokowi menunjukkan kejengkelannya saat bicara pentingnya kementerian/lembaga belanja produk dalam negeri tanpa impor.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lagi dan lagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) jengkel saat bicara impor.
Hari ini, Jokowi kembali memperlihatkan kejengkelannya ketika bicara impor.
Ini kedua kalinya Jokowi menunjukkan kejengkelannya saat bicara pentingnya kementerian/lembaga belanja produk dalam negeri tanpa impor.
Jokowi jengkel lantaran masih ada kementerian yang menggunakan uang negara untuk belanja produk-produk impor.
Padahal uang tersebut bersumber dari rakyat.
Kejengkelan Jokowi hari ini diperlihatkan saat membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/6/2022).
Jokowi bahkan menyebut kata 'bodoh' di dalam sambutannya sebagai bukti kejengkelannya soal belanja produk-produk impor yang masih dilakukan oleh kementerian dan Pemda.
"Sedih, ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak baik PPn, PPh, PPh badan, PPh perorangan, PPh karyawan, dari bea ekspor, dari PNPB (penerimaan negara bukan pajak), dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor. Bodoh sekali kita," kata Jokowi saat membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/6/2022).
Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet, Deretan Pejabat Dipanggil Jokowi Sore Ini, Mendag Lutfi hingga Hadi Tjahjanto
Kedua Kalinya Jengkel
Ini bukan pertama kalinya Jokowi menunjukkan kejengkelannya soal impor yang dilakukan kementerian dan Pemda.
Saat memberikan Pengarahan Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat 25 Maret 2022 lalu, Jokowi juga secara langsung mengaku jengkel dengan banyaknya barang impor dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan sejumlah kementerian, pemerintah daerah, hingga BUMN.
Padahal, kata Jokowi, barang-barang yang impor tersebut sebenarnya dapat diproduksi di dalam negeri.
Bahkan di depan menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pejabat BUMN, dan para pejabat, Jokowi menyentil beberapa 'pembantunya.'
Tak lain karena sejumlah kementerian masih menggunakan produk impor dalam jumlah yang tinggi.