Reshuffle Kabinet, PAN Masuk Tapi Cuma Dapat Jatah 1 Kursi Menteri
Ketua DPP PAN Bima Arya mengaku mendapat informasi PAN akan mendapat jatah satu menteri dalam reshuffle kabinet yang akan diumumkan Presiden Jokowi.
Editor: Choirul Arifin
"Beberapa kali ketemu tentu bukan hanya bicara soal kabinet, bicara banyak hal. Ketum sampaikan ke kami juga komunikasi yang baik dengan presiden dengan Istana dan tidak harus kan bicara menteri saja banyak hal," jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo menyebut, ada nama besar yang akan diberhentikan dari kabinet.
Bahkan, karena reshuffle tersebut, akan muncul efek domino politik skala nasional.
"Spekulasi sekarang ini bahkan menyebut akan ada nama besar yang diberhentikan dari Kabinet, yang mungkin akan memicu efek domino politik nasional," kata Dradjad Wibowo.
Dradjad juga mendengar soal rumor yang berhembus, bahwa PAN akan akan mendapat amanat yakni 1 kursi Menteri dan 1 kursi Wakil menteri.
"Nama Ketum, bang Zul (Zulkifli Hasan), juga sering disebut akan masuk kabinet kembali," ucap Drajad.
Ia juga mengaku akan mendapat info langsung soal isu reshuffle itu dari sahabatnya yang berada di tim internal Presiden Jokowi.
Meski, disebut Dradjad, pada hari ini, sahabatnya belum menginformasikan soal reshuffle kabinet.
Meski demikian, sebagai unsur pimpinan di PAN, pihaknya tentu harus memperhatikan dengan seksama, apakah spekulasi tadi hanya rumor atau sesuatu yang mendekati kebenaran.
"Apalagi karena ada bumbu nama besar terguling tadi. Yang jelas, bang Zul dan seluruh jajaran PAN selalu siap dan selalu mengabdi bagi bangsa dan negara, baik di dalam ataupun luar kabinet," jelas Dradjad.
Jokowi Tahu Kebutuhan Kabinet
Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, bahwa perombakan kabinet merupakan hak mutlak dari Presiden.
Menurut Pramono, Presiden bisa melakukan reshuffle kapan saja dan tidak harus menunggu hari Rabu, seperti kebiasaan Jokowi sebelumnya.
“Jadi yang namanya kabinet itu kewenangan sepenuhnya presiden. Presiden itu mempunyai hak prerogatif. Presiden mau ganti kapan saja ya terserah presiden, mau hari ini mau besok, mau lusa, tapi kewenangan itu ada sepenuhnya pada presiden,” kata Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/6).