TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jamaah Muslimin (Hizbullah), Agus Sudarmaji menegaskan bahwa Jamaah Muslimin tidak ada hubungan secara organisatoris sama sekali dengan Khilafatul Muslimin.

Hal ini diungkapkan Agus Sudarmaji terkait dengan munculnya pemberitaan di media yang seolah-olah mengaitkan Jamaah Muslimin (Hizbullah) dengan Khilafatul Muslimin yang belakangan anggota dan pejabatnya ditangkap aparat.

"Sejak Jamaah Muslimin (Hizbulah) ditetapi kembali pada tahun 1953, kami bukan gerakan politik, tapi bersifat diini (tidak berideologi politik). Kami bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, pendidikan dan kemanusiaan," demikian diungkapkan Agus Sudarmaji dalam keterangan resminya kepada Tribunnews, Rabu (15/6/2022).

Agus menjelaskan, sebagai bentuknya Jamaah Muslimin mendirikan pondok pesantren, rescue, bakti sosial, dan pembinaan umat dalam bentuk ceramah keagamaan.

Dengan kegiatan-kegiatan tersebut, Jamaah Muslimin berkontribusi positif dalam membangun masyarakat dan bangsa.

Baca juga: Petinggi Khilafatul Muslimin yang diamankan di Klaten dan Brebes Ditetapkan Jadi Tersangka

Dijelaskan Agus, Khilafah ala minhajin Nubuwah yang sering disampaikan oleh para mubaligh Jamaah Muslimin, yang dimaksud adalah pola dan metodologi kepemimpinan umat yang mengacu kepada contoh Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin (Abu Bakar As-Shiddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib) dan bersifat non politik.

Dan bukan mengacu kepada khilafah yang dipraktikkan Muawiyah bin Abi Sufyan yang berbentuk mulkan (politik).

Sejak ditetapkannya Jamaah Muslimin (Hizbullah) hingga saat ini, Agus mengatakan tidak pernah tersangkut dan terlibat pelanggaran hukum yang berlaku di Indonesia.

Jamaah Muslimin (Hizbullah) dalam kegiatannya tidak berorientasi kepada aktivitas politik.

"Apa yang kami amalkan selama ini adalah semata-mata untuk melaksanakan tuntunan Allah dan Rasul-Nya dan telah dikaji oleh para ulama sebagai wujud pengamalan Syariat Islam yaitu membangun kesatuan umat dalam wadah kemasyarakatan Islam yang berdasarkan misi kenabian," ungkapnya.

Dia mengatakan, di mana pun berada kemasyarakatan Islam tidak mengusik kekuasaan setempat--berikut ideologi dan sistem sosial politik yang dianut--, melainkan berusaha mendorong kehidupan yang damai dan harmonis di tengah keragaman budaya dan agama.

"Kami mengajak semua pihak untuk saling menghormati dan menjauhi konflik apalagi permusuhan yang bisa mengakibatkan munculnya perbuatan yang Allah haramkan yaitu pertumpahan darah di muka bumi," pesannya.

"Kami meyakini bahwa tidak ada negara Islam. Nabi Muhammad Shalalallahu ‘alayhi wassalam bukanlah kepala negara ataupun tokoh politik melainkan Utusan Allah yang misi utamanya untuk menebarkan rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil ‘alamiin)."

"Beliau tidak mencontohkan pembentukan negara dan pemerintahan dengan tujuan politik tertentu," kata Agus.