Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta daerah mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mempermudah izin investasi atau berusaha.

Eks Kapolri itu meminta kepala daerah untuk meninjau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun kepala dinas yang realisasinya masih rendah.

Hal ini ia sampaikan saat memberikan pidato sekaligus membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XIV Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang berlangsung di Pullman Vimala, Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (18/6/2022).

“Cek mana OPD atau kepala dinas yang letoi-letoi belanjanya, cek masalahnya, kemudian dorong untuk belanjakan anggarannya,” kata Mendagri dalam keterangannya.

Baca juga: Mendagri Tito Karnavian Janji Tidak Akan Lagi Tunjuk Anggota TNI/Polri Aktif Jadi Pj Kepala Daerah

Tito mengatakan percepatan APBD dan permudah izin investasi mengingat saat ini Indonesia sedang memasuki masa pemulihan ekonomi yang ditandai dengan lebih terkendalinya kasus pandemi dalam negeri.

“Pemulihan ekonomi yang utama untuk daerah, tolong belanja APBD-nya dibelanjakan,” ujar Mendagri.

Dalam pidatonya, Tito menjelaskan belanja APBD merupakan salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca juga: Mendagri Tito Minta Penjabat Tidak Persulit Izin Usaha dan Investasi di Daerah

Menurutnya belanja pemerintah harus direalisasikan agar memperbanyak peredaran uang di masyarakat.

Pasalnya, peredaran uang tersebut akan memperkuat daya beli masyarakat, sehingga konsumsi rumah tangga dapat meningkat.

Selain itu, belanja pemerintah juga menjadi stimulus bagi sektor swasta yang sempat terpuruk akibat pandemi.

“Konsumsi rumah tangga merupakan variabel terpenting untuk membangun angka pertumbuhan ekonomi,” kata Mendagri.

Baca juga: Mendagri Minta Para Penjabat Kepala Daerah Manfaatkan Kepercayaan Presiden Jokowi

Tito menyayangkan, berdasarkan data yang dikantonginya hingga saat ini angka realisasi belanja daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dinilai masih rendah.

Karena itu, ia mendorong agar daerah dapat terus berupaya meningkatkan realisasi tersebut.