Megawati Sebut Koalisi Tak Sesuai Sistem Tata Negara Indonesia, Pengamat: Fakta di Lapangan Beda
Pengamat menilai fakta di lapangan berbeda terkait pernyataan Megawati soal koalisi yang tak sesuai sistem negara Indonesia dalam Rakernas PDIP.
Penulis: Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor: Sri Juliati
Pernyataan tersebut disampaikan Megawati Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDIP, Selasa (21/6/2022).
"Karena kita adalah sistem presidensial bukan sistem parlementer, ini yang harus ditegaskan, itu mestinya di-quote (kutip) dengan benar."
"Saya suka bingung, kok bilang koalisi-koalisi, tidak ada, kalau kerjasama, yes."
"Ini ketatanegaraan kita loh! Ini Ketatanegaraan kita!" kata Megawati.
Baca juga: Ketika Megawati Tunjuk-tunjuk Kader PDIP Sambil Mengatakan: Siapa yang Bermanuver? Keluar!
Megawati juga memberi peringatan para kadernya di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ia menegaskan dan mewanti-wanti jika ada koalisi di PDIP, maka harus keluar.
Menurutnya, istilah koalisi hanya dikenal di negara yang menganut sistem parlementer dalam pemilihan perdana menteri.
Sementara di Indonesia tidak ada perdana menteri.
"Kalau masih ada yang ngomong di PDIP Perjuangan, urusan koalisi, koalisi, koalisi, out!
"Apa maunya? Kita nggak ada perdana menteri, zaman permulaan ada (sekarang tidak ada)."
"Orang partai harus ngerti, enggak ada koalisi, yang ada kerjasama," kata Megawati.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Milani Resti)
Artikel lain terkait Rakernas PDIP
