KPK Eksekusi Eks Wali Kota Tanjungbalai ke Rumah Tahanan di Medan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Wali Kota Tanjungbalai Muhamad Syahrial ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas I Medan.
Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Wahyu Aji
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas I Medan.
Syahrial merupakan terpidana perkara korupsi penerimaan suap terkait seleksi jabatan di Pemkot Tanjungbalai, Sumatera Utara.
"Jaksa Eksekutor Hendra Apriansyah, (21/6) telah selesai melaksanakan eksekusi pidana badan untuk terpidana M. Syahrial ke Rutan Klas I Medan berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Medan Nomor : Pid.Sus-TPK/2022/PN. Mdn tanggal 30 Mei 2022 yang berkekuatan hukum tetap," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (22/6/2022).
Ali mengatakan Syahrial akan kembali menjalani pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda Rp200 juta, dengan ketentuan jika tidak dibayarkan diganti dengan kurungan selama 3 bulan.
"Diputuskan juga adanya pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam pemilihan jabatan publik selama 2 tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana pokok," katanya.
Syahrial terbukti menerima suap sebesar Rp100 juta dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungbalai, Yusmada.
Ia terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
"Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa M Syahrial selama 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan," kata Eliwarti Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (30/5/2022).
Dalam dakwaan, Syahrial disebut meminta orang kepercayaannya Sajali Lubis untuk menawarkan jabatan Sekda Kota Tanjungbalai kepada Yusmada yang saat itu menjabat Kadis Perkim Kota Tanjungbalai.
Baca juga: Mantan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial Segera Diadili
Pada 13 Mei 2019 Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai mengeluarkan pengumuman Nomor: 05/Pansel-JPT/TB/2019 tentang Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai tahun 2019.
Selanjutnya pada 9 Juli 2019 terdapat delapan orang termasuk Yusmada yang mengajukan berkas untuk mengikuti seleksi.
Kemudian pada 30 Juli 2019 dilaksanakan sidang seleksi uji kompetensi.
Hasilnya tujuh orang peserta termasuk Yusmada lulus seleksi uji kompetensi.
Lalu pada 5 September 2019, Syahrial memutuskan memilih Yusmada sebagai Sekda Kota Tanjungbalai dengan menerbitkan Surat Keputusan Wali Kota Tanjungbalai Nomor : 820/445/k/2019.
Syahrial meminta Sajali Lubis untuk menyampaikan ke Yusmada bahwa Syahrial sudah memilihnya menjadi Sekda Kota Tanjungbalai.
Syahrial juga memerintahkan Sajali untuk menyampaikan kepada Yusmada agar menyiapkan uang Rp500 juta.
Sajali pun menemui Yusmada di ruang kerjanya di Dinas Perkim Kota Tanjungbalai.
Kemudian disepakati uang yang diberikan Rp200 juta.
Namun, uang yang diserahkan tahap awal sebesar Rp100 juta.
Setelah itu Sajali menghubungi Syahrial yang kemudian mengarahkan agar uang tersebut diberikan kepada Muhammad Ichsan Prawira selaku ajudan Syahrial yang sudah menunggu di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tanjungbalai.
Pada 12 September 2019, Syahrial melantik Yusmada sebagai Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai.
Baca juga: Istri Koruptor Jadi Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Pengamat : Berdasarkan Etika Politik Tidak Benar
Belakangan kasus tersebut terungkap, Syahrial, Yusmada dan sejumlah orang lainnya ditangkap KPK.
Dalam perkara ini, Yusmada dihukum selama 1 tahun 4 bulan penjara.
Dalam perkara lainnya, Syahrial sebelumnya telah divonis selama 2 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 4 bulan kurungan.
Dia terbukti memberi suap kepada mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju sebesar Rp1,695 miliar agar tidak menaikkan perkara dugaan korupsi ke tingkat penyidikan.