TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai angkat suara soal adanya pandangan miring terhadap kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Menurut Natalius Pigai, ada pihak yang tidak senang dengan prestasi kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Natalius Pigai pun membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal potret kemiskinan di Jakarta yang disorot banyak pihak.

Natalius Pigai menyebut data yang disampaikan dalam banyak pemberitaan tidak benar dan mengada-ada.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2022, DKI Jakarta berhasil menekan angka kemiskinan sebesar 0,02 persen, yaitu dari 4,69 persen pada 2020 menjadi 4,67 pada 2021.

"Saya mau menyoroti berita media massa nasional yang mengangkat berita mengenai 'Kemiskinan di Jakarta Kembali ke 15 Tahun Lalu'," kata Natalius Pigai, Rabu (22/6/2022).

Menurut Natalius Pigai, ada sejumlah pihak yang memframing kemiskinan di Jakarta naik era Anies menggunakan data lama.

Baca juga: Kritik Kinerja Gubernur Anies Baswedan, PDIP: Kemiskinan di DKI Sama Dengan 15 Tahun Sebelumnya

"Padahal Data BPS 2022 ada sejak Maret. Ada apa deskreditkan Anies? Data BPS 2022, Hal. 273. Kemiskinan DKI 2020 adalah 4,69 dan 2021 turun menjadi 4,67 jadi Anies justru menurunkan sebesar 0,02 persen," kata dia.

Di sisi lain, Natalius Pigai menyoroti angka kemiskinan Jakarta 4,67 yang lebih rendah dari rata-rata nasional dan Jawa Tengah (Jateng) yang lebih tinggi dari nasional.

Angka kemiskinan Jakarta 2021 sebesar 4,67 persen, sedangkan rata-rata nasional sebesar 9,71 persen dan Jateng mencapai 11,25 persen.

Jadi, lanjutnya, untuk Provinsi Jawa jumlah Orang Miskin masih di atas 4 juta orang.

Bahkan garis kemiskinan dilihat dari Pendapatan Perkapita Perbulan hanya 427.099 sedangkan Jakarta mencapai 715.052 data BPS September 2021.

"Jumlah tersebut di atas saya hanya ambil data mereka yang hidup di perkotaan di Jawa Tengah. Belum termasuk mereka yang hidup di daerah pedesaan yang jumlah orang miskin mencapai 13,07 pada Bulan Maret 2021."

"Oleh karena itu dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa selama ini Provinsi Jawa Tengah kurang memiliki kepedulian melalui kebijakan: Pro Poor (peduli miskin), Pro Job (peduli Penganggur) dan Pro Growth (peduli pertumbuhan)," kata Pigai.