TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia terus menjadi sorotan.

Direktur The Indonesia Intelligence Institute Ridlwan Habib menyebut tiga risiko keamanan yang perlu diwaspadai Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dan komunitas intelijen Indonesia yang mengawal.

Risiko pertama, kata dia, teori keamanan collateral damage atau dampak yang tidak disengaja. 

Dia pun kemudian mencontohkan insiden ledakan yang terjadi di ibu kota Ukraina, Kiev, pada Minggu pagi tadi. 

"Contohnya ada rudal jatuh 5 kilometer dari Istana Presiden (Ukraina) tentu kita tidak ingin, pada saat Jokowi dan (Presiden Ukraina Volodymyr) Zelensky bertemu, hal seperti ini terjadi," ujarnya dalam program Kompas Petang KOMPAS TV, Minggu (26/6/2022).

Baca juga: Amankan Jokowi di Ukraina dan Rusia, Paspampres Bawa Senjata Laras Panjang dengan Amunisi Penuh

"Rudalnya belum tentu ditujukan kepada Presiden Jokowi. Akan tetapi karena berada di kota yang sama, terjadi collateral damage. Jadi ini ancaman risiko keamanan pertama yang primer harus diwaspadai oleh teman-teman yang melekat pada Jokowi," jelas Ridlwan. 

Ancaman kedua, lanjut Ridlwan, Black Ops atau anonymous army, yakni adanya pasukan-pasukan gelap yang tidak ingin kunjungan Jokowi tersebut berhasil.

"Mereka kalau punya intensi jahat bisa berupaya jahat membatalkan pertemuan itu," tegasnya. 

"Kemudian ancaman ketiga, yang ada di Moskow juga patut diwaspadai karena banyak juga pihak yang tidak menginginkan hubungan harmonis Jokowi-(Presiden Rusia Vladimir) Putin tetap terjaga," ungkap Ridlwan.

Seperti diberitakan, hari ini, Minggu (26/6/2022), Presiden Jokowi bertolak menuju sejumlah negara termasuk Ukraina dan Rusia, dua negara yang saat ini tengah berkonflik. 

Sebanyak 39 personel Paspampres diberitakan mengawal kunjungan Presiden ke negara-negara tersebut.

Skenario keamanan kepala negara selama kunjungan pun sudah disiapkan dengan matang. 

Komandan Paspampres Mayjen Tri Budi Utomo, pihaknya menyiapkan helm, rompi, hingga senjata laras panjang untuk pengamanan presiden.

"Perlengkapan pun kami sudah siapkan helm, rompi yang kemungkinan kalau memang berkenan digunakan untuk kesiagaan di sana kita juga sudah siapkan semuanya," ujar Tri dikutip dari Kompas.com, Kamis (23/6/2022).

Menurutnya, Paspampres juga akan membawa senjata laras panjang dengan amunisi yang jumlahnya tidak terbatas.

"Dari pihak Ukraina juga sudah memberi kita keleluasaan untuk membawa senjata laras panjang sesuai dengan jumlah personel Paspampres," ujarnya.

Tri menjelaskan sebanyak 39 anggota Paspampres akan berangkat mengamankan kunjungan Jokowi di kedua negara.

Jumlah tersebut terdiri atas 19 orang Paspampres yang melekat dengan presiden, 10 orang tim penyelamatan (matan) dan 10 orang tim advance (pendahulu).

Seluruh tim pengamanan yang bertugas menjaga presiden selama mengunjungi Ukraina dan Rusia berasal dari satuan Paspampres.

Mereka nantinya melakukan deteksi dini berbagai risiko keamanan saat Presiden Jokowi berangkat menemui Presiden Ukraina ataupun Rusia.

Baca juga: Tim Elite TNI Kawal Jokowi Saat Kunjungi Ukraina yang Perang dengan Rusia, Ada Kopassus dan Denjaka

"Dan Paspampres ini banyak terdiri dari pasukan. Pasukan khusus juga sehingga alhamdulillah kita juga tidak terlalu khawatir karena Paspampres ini ada dari Kopassus, ada dari Denjaka, ada dari Paskhas. Alhamdulillah kita percaya diri," tambahnya.

Kunjungan Presiden ke Ukraina dan Rusia diapresiasi

Pengamat yang juga merupakan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana mengapresiasi rencana kunjungan Presiden Jokowi ke Rusia dan Ukraina yang diumumkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi pada Rabu (23/6/2022).

Ia menilai rencana kunjungan Jokowi yang sedianya akan dilakukan akhir Juni tersebut belum terlambat, mengingat situasi perang yang masih berlanjut di Ukraina.

"Rencana kunjungan ini sama sekali tidak terlambat mengingat perang di Ukraina masih berlangsung sampai hari ini dan beberapa waktu ke depan," kata Hikmahanto Juwana dalam pernyataan tertulis, Kamis (23/6/2022).

Menurutnya, rencana kunjungan Presiden tersebut patut diapresiasi karena 4 hal mendasar.

Baca juga: Golkar Nilai Kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia Langkah Tepat

Pertama, Indonesia sebagai Presiden G20 telah mengambil inisiatif untuk menciptakan perdamaian dan menghentikan tragedi kemanusiaan di Ukraina.

Bahkan Indonesia berupaya mencegah terjadinya tragedi pangan dunia.

Hal ini karena perang di Ukraina telah menyengsarakan banyak pihak, termasuk negara-negara yang tidak terlibat dalam konflik, dan telah berdampak pada perekonomian dunia.

Kedua, rencana Presiden merupakan inisiatif Indonesia untuk selalu ikut dalam ketertiban dunia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945.

Ketiga, Indonesia melakukan kunjungan ini dengan berpegang teguh pada politik luar negeri bebas aktif.

"Indonesia tidak berpihak kepada Ukraina maupun Rusia sehingga tidak memberi bantuan senjata kepada Ukraina maupun memberi dukungan kepada Rusia atas operasi militer khususnya," ujarnya.

Keberpihakan Indonesia adalah pada perdamaian dunia dan mengakhiri tragedi kemanusiaan.

Baca juga: Guru Besar Ilmu Politik UI Pertanyakan Sikap Indonesia Atas Konflik Rusia-Ukraina

Terakhir, menurut Hikmahanto, rencana kunjungan dilakukan dalam upaya untuk mencari tahu dan mendalami apa hal-hal yang dapat disepakati oleh Rusia dan Ukraina agar tercipta gencatan senjata.

Dari kunjungan tersebut, Presiden Jokowi dapat juga langsung mengundang Presiden Putin sebagai anggota G20 dan Presiden Zelenskyy sebagai tamu dari host country untuk hadir di KTT G20 bulan November mendatang.

"Rencana kunjungan ini sama sekali tidak terlambat," ujarnya.

Komentar DPR

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar Christina Aryani menilai tepat langkah Presiden Jokowi yang berencana menemui Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Kunjungan Jokowi yang rencananya dilakukan setelah menghadiri KTT G7 di Jerman pada 26-27 Juni tersebut menurut Christina memperlihatkan peran Indonesia semakin nyata dalam mengusahakan perdamaian.

"Rencana presiden tersebut merupakan langkah tepat, karena Indonesia bisa punya kontribusi semakin jelas dalam konflik Rusia dan Ukraina yang kita ketahui bersama dampaknya sekarang makin kompleks,” kata Christina kepada wartawan, Kamis (23/6/2022).

Lebih dari itu, sikap aktif Presiden Jokowi ini membuktikan Indonesia tidak hanya diam tetapi sebaliknya memiliki keberanian mengambil sikap.

Christina menambahkan, Presiden Jokowi merupakan pimpinan negara pertama di Asia yang melakukan kunjungan ke Rusia dan Ukraina.

Baca juga: Temui Vladimir Putin dan Volodymyr Zelenskyy, Jokowi Diharapkan Bisa Damaikan Perang Rusia-Ukraina

"Situasi perang Rusia dan Ukraina kita pahami sangat kompleks. Banyak negara mungkin ragu mengambil langkah tetapi Indonesia berani melakukan ini dengan tentunya pertimbangan utama kemanusiaan, sehingga sudah sewajarnya kita apresiasi dan harus didukung," ucap Christina.

Sebelumnya Menlu Retno Marsudi menyampaikan rencana Presiden Jokowi mengunjungi Kiev, Ukraina, dan Moskow, Rusia.

Baca juga: Jokowi Akhir Juni Ini Akan Kunjungi Ukraina dan Rusia untuk Temui Zelenskyy Serta Vladimir Putin

Jokowi direncanaan akan melakukan pertemuan secara langsung dengan kedua pimpinan negara.

"Dalam kunjungan ke Kiev dan Moskow, tentunya Bapak Presiden akan melakukan pertemuan dengan Presiden Zelensky dan Presiden Putin," kata Retno.

Menurut Retno, Jokowi ingin berkontribusi di tengah masalah yang sangat rumit akibat perang Rusia dan Ukraina.

Baca juga: Media Asing Soroti Rencana Jokowi Bertemu Vladimir Putin, Rusia Sebut Pertemuan yang Sangat Penting

Diakui Retno, meskipun situasinya sulit dan masalahnya kompleks, sebagai Presiden G20 dan salah satu anggota Champion Group dari Global Crisis Response Group yang dibentuk Sekjen PBB, Presiden Jokowi memilih untuk mencoba berkontribusi, tidak memilih untuk diam.

Setelah dari Ukraina dan Rusia, Jokowi akan melanjutkan kunjungan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Dalam kunjungan itu, Jokowi akan menindaklanjuti kerja sama di bidang ekonomi. (*)