Wasekjen PB PMII itu menegaskan, rakyat harus sadar bahwa Pemilu 2024 itu pesta rakyat, bukan pesta pora para oligarki dalam membajak hak publik, serta mengeruk sumber daya rakyat dan negara.

Oligarki itu, kata Hasnu, ancaman terbesar terhadap kelangsungan sistem demokrasi.

Dalam teorinya, oligarki itu segelintir orang yang bisa mengendalikan kekuasaan, bisa mengatur dan mengkondisikan situasi politik, seperti dalang yang mengatur wayang.

"Demokrasi yang mahal kerap memerlukan oligarki. Oligarki mempengaruhi aktor politik, partai politik, bahkan sistem politik. Modus operandi oligarki yaitu fasilitasi rekrutmen politik, fase koalisi politik, fase elektoral, pembentukan pemerintahan hingga pembuatan kebijakan," ungkap Hasnu.

Hasnu mengatakan, publik harus berkaca dari Pilpres 2019 kemarin, banyak oligark yang "bermain".

Alasannya sederhana, para oligark tersebut mempunyai kepentingan di sektor bisnis terutama tambang, energi kotor, dan impor di Indonesia.

Hasnu berpandangan, di tahun 2024 itu para oligarki juga akan menggunakan instrumen yang sama dalam memenengkan calon presisen dan wakil presiden demi mengamankan relasi bisnisnya.

Hasnu mengungkapkan, cara kerja oligarki lewat produk kebijakan itu seperti Omnibus Law Cipta Kerja 2020, di mana, mulai dari panja, satgas terhubungan dengan bisnis pertambangan dan energi kotor.

Kasus lain, ungkap Hasnu, skandal korupsi minyak goreng (CPO) di Kementerian Perdagangan yang sudah ditetapkannya beberapa tersangka oleh Kejaksaan Agung dan kasus tersebut sedang dikembangkan pasca pemeriksaan mantan Mendag M. Lutfi.

Hasnu mengatakan, baru-baru ini publik dikagetkan dengan skandal kasus GoTo yang disebut-sebut bahwa ada dugaan nepotisme dan konflik kepentingan dengan memanfaatkan kebijakan, agar Telkom sebagai anak perusahaan BUMN melakukan investasi di perusahaan GoTo senilai Rp 6,5 miliar.

"Melihat buruknya praktek oligarki melalui kebijakan dan memfasilitasi rekrutmen kandidat capres-cawapres maka rakyat berhak menolaknya. Pemilu 2024 adalah pemilu rakyat. Tolak Capres-Cawapres oligarki. Cara menumbangkan rezim oligarki di Pilpres 2024 yakni hanya persatuan rakyat," tegas Hasnu.