PB PMII: Jangan Mendukung Capres-Cawapres 2024 Hasil Desain Oligarki
PMII berharap rakyat Indonesia cerdas dan tidak memilih presiden hasil desain oligarki pada Pemilihan Umum (Pemilu) di tahun 2024.
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) memprediksi para oligarki juga akan menggunakan instrumen yang sama dalam memenangkan calon presiden dan wakil presiden (wapres) di tahun 2024.
Oleh karena itu, PB PMII menyerukan agar rakyat jangan memilih Capres dan Cawapres hasil desain oligarki pada Pemilihan Umum (Pemilu) di tahun 2024.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PB PMII Bidang Politik, Hukum dan HAM, Hasnu berharap rakyat Indonesia cerdas dan tidak memilih presiden yang mempunyai kepentingan agar aturan berpihak kepada kepentingan bisnisnya saja.
"Rakyat Indonesia harap cerdas dalam memilih Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Jangan mendukung Capres-Cawapres hasil desain oligarki," jelas Hasnu, Wasekjen PB PMII Bidang Politik, Hukum dan HAM kepada sejumlah media pada Jumat (24/6/2022).
Baca juga: Akun Sipol Sudah Aktif, PKS Siap Ikuti Proses Pendaftaran Peserta Pemilu 2024
Dijelaskannya, calon presiden dan calon wakil presiden yang muncul di Pilpres 2024 tidak akan bisa mewujudkan janji-janji politik selama oligarki yang mengusung.
Oleh karena itu, rakyat harusnya tidak heran bila janji-janji manis untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran rakyat yang diucapkan Capres-Cawapres dalam kampanye politik tidak akan pernah terwujud.
"Sebab, yang membiayai proses munculnya pasangan calon adalah Oligarki," ujar Hasnu.
Hasnu melanjutkan, dalam praktiknya oligarki ini yang mengatur kebijakan dan kekuasaan agar berpihak kepada kepentingan bisnisnya.
Artinya, tidak akan mungkin seorang Capres-Cawapres menghentikan impor garam, impor gula, impor beras dan komoditas lainnya.
Sementara itu oligarki yang mendesain dan membiayai paslon tersebut adalah bagian dari penikmat uang rente dari keuntungan impor, bisnis tambang, dan energi kotor di Indonesia.
Menurut Hasnu, rakyat berhak menolak Capres-Cawapres oligarki.
Kemudian, rakyat berhak juga agar menentukan pilihannya guna mendukung Capres-Cawapres yang mempunyai integritas, kapabilitas, elektabilitas, dan spritualitas.
Baca juga: Pengamat Prediksi Politik Identitas dan Polarisasi Ekstrem di Pilpres 2024 Makin Tajam
"Rakyat jangan pernah terpengaruh dengan polesan sejumlah lembaga survei yang diduga hasil bayaran para oligarki untuk menaikkan popularitas tokoh tertentu. Maka dri itu, penting sekali agar publik mencaritahu terkait rekam jejaknya," ucap Hasnu.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.