Dan terkait anggaran, kata Dewi,  pemerintah telah menggelontorkan dana untuk program penurunan dan pencegahan stunting, sehingga seharusnya sudah bukan menjadi persoalan.

Sofie Wasiat, pengamat Kebijakan Publik menyampaikan bahwa isu stunting ini merupakan isu yang generatif, dimana jika tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan kerugian perekonomian. Ia juga meminta kepada seluruh pihak agar kebijakan-kebijakan dan peraturan terkait stunting yang telah dibuat, agar segera diterapkan.

“Implementasi kebijakan dan peraturan yang telah dibuat diharapkan agar sesuai dengan apa yang sudah tertulis diatas kertas. Kita ingin setiap harinya ada informasi terkini dan kabar baik terkait persoalan stunting.” ujar Sofie.

Terkait terjadinya risiko stunting, Chairunnisa M.Kes, Ketua Majelis Kesehatan PP Aisyiyah mengatakan bahwa risiko terjadinya stunting disebabkan salah satunya dari konsumsi Susu Kental Manis yang masih banyak dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia.

Berdasakan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh PP Aisyiyah di tahun 2020 terkait pengetahuan ibu dan kebiasaan pemberian konsumsi susu kental manis (SKM) pada balita di provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat, ditemukan bahwa 1 dari 4 balita mengkonsumsi SKM setiap harinya.

“Untuk di DKI Jakarta dan Jawa Barat terdapat 341 (26.9 persen) dari 1.268 ibu memberikan minuman SKM kepada anak balitanya dan mereka tidak mengetahui jika SKM berefek samping bila diberikan pada balita.” Jelas Chairunnisa.

Untuk itu, Chairunnisa berharap agar kedepannya berbagai pihak mulai dari pemerintah, media, hingga masyarakat saling bergotong-royong memberikan edukasi kepada orang-orang yang belum mengetahui fakta tersebut.