Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kompolnas meminta Polri melakukan penyelidikan dugaan kasus penyelewengan dana oleh lembaga amal Aksi Cepat Tanggap (ACT) secara transparan dan professional.

"Apapun kasusnya dan siapapun yang dilaporkan, diharapkan polisi dapat melakukan lidik sidik sebagaimana diatur Perkap 6 tahun 2019 secara profesional, mandiri, transparan dan akuntabel," kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti saat dikonfirmasi, Selasa (5/7/2022).

Poengky menuturkan bahwa kasus penyelewengan dana lembaga amal merupakan kasus sensitif.

Karena itu, penyidik Polri diminta memproses hukum jika ada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana.

"Kasus yang dilaporkan sangat sensitif diduga merupakan penyalahgunaan dana publik. Penyidik diharapkan segera menelusuri dugaan bentuk-bentuk penyalahgunaannya dan memproses hukum pelakunya," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, kasus dugaan penyelewengan dana yang dilakukan lembaga amal Aksi Cepat Tanggap (ACT) menjadi sorotan. Polri pun turun tangan mendalami kasus tersebut.

Diketahui, lembaga amal ACT menjadi pembicaraan seusai tagar Jangan Percaya ACT trending sosial media Twitter pada Minggu (3/7/2022) lalu. Banyak warganet yang mencurigai penyelewengan amal di lembaga ACT.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyampaikan bahwa kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan. Kasus ini ditangani oleh Bareskrim Polri.

"Info dari Bareskrim masih proses penyelidikan dulu," kata Dedi kepada wartawan, Senin (4/7/2022).

Baca juga: Dapat Pesan Banyak Donatur yang Kecewa, Kepala Cabang ACT Bogor: Hopefully Tak Berpengaruh Banyak

Donasi diduga dipakai untuk kepentingan pribadi 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus adanya dugaan riwayat transaksi yang mengarah ke tindak pidana terorisme di lembaga amal Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan bahwa pihaknya telah mencurigai adanya transaksi mencurigakan di lembaga amal ACT.

Tak hanya dipakai kepentingan pribadi, akan tetapi adanya indikasi penyaluran kegiatan terorisme.