TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengungkapkan dunia sedang mengalami ketidakpastian di sektor pangan dan energi. Sehingga, akan berdampak terhadap kondisi ekonomi.

Terbukti, sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan.

Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di sektor energi pun mengalami peningkatan yang sangat besar dibanding prediksi.

Demi menanggulangi hal tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian terus berupaya untuk menjaga agar bahan-bahan pokok penting tetap terjaga produksi serta distribusiya agar Indonesia tidak mengalami krisis pangan.

Baca juga: Belanda Siap Lakukan Penghematan Energi Demi Akhiri Ketergantungan Gas pada Rusia

Menanggapi hal tersebut, Pakar Ekonomi Pertanian Universitas Negeri Semarang (Unnes), Prof Sucihatiningsih Dian Wisika Prajanti mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir, memang dunia sedang mengalami permasalahan pangan dan energi yang mengkhawatirkan.

Hal tersebut ditandai dengan kenaikan harga-harga pangan dan juga harga energi.

Menurut Sucihatiningsih, upaya pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan memang perlu diapresiasi dengan melakukan langkah menjaga produksi dan kelancaran distribusi.

Namun upaya tersebut harus dilakukan secara konsisten dan penuh komitmen.

"Upaya untuk menjaga kestabilan produksi bahan pangan harus diimbangi dengan menjaga ketersediaan faktor produksi yang terjangkau seperti lahan, bibit, pupuk dan juga irigasi," katanya.

Pemerintah, lanjut Sucihatiningsih, memang telah membangun beberapa infrastruktur pendukung irigasi sektor pertanian seperti pembangunan bendungan di beberapa daerah.

Namun, upaya lain yang harus diperhatikan adalah memastikan akses petani terhadap inout produksi strategis lainnya seperti pupuk.

"Para petani tentu harus dipastikan dapat mengakses pupuk sesuai dengan porsi dan kebutuhan. Pupuk subsidi yang disediakan juga harus terjamin distribusinya dan tidak salah sasaran," jelasnya.

Baca juga: Ingatkan Terjadi Krisis Pangan, Jokowi: Beberapa Negara di Afrika dan Asia Sudah Terjadi Kelaparan

Selain itu, Prof Suci juga menyoroti rencana pembatasan pupuk subsidi yang menjadi isu beberapa bulan terakhir sebagai bagian dari dampak perang Rusia-Ukraina yang membuat langka pasokan bahan baku pupuk, menurutnya terbatasnya anggaran memang perlu untuk disiasati agar kebutuhan pupuk para petani tetap terjaga.

"Menurut saya, kebijakan aturan subsidi (pembatasan) yang akan dilakukan tersebut merupakan kebijakan yang rasional dengan kondisi yang ada saat ini. Pada bahan baku pupuk dan dengan alokasi anggaran untuk subsidi pupuk dari APBN yang terbatas maka, memang implementasi (berbeda) pengaturan subsidi pupuk tersebut," terang Prof Suci.

Prof Suci melanjutkan, maka diharapkan hanya petani yang benar-benar membutuhkan akan menerima pupuk subsidi.

"...Mengamankan penyaluran pupuk, agar petani tetap dapat menerima pupuk subsidi sebagaimana mestinya" lanjut Guru Besar Unnes ini.