Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir memastikan, pemerintah menggembangkan dan memberdayakan pengusaha di sektor UMKM. 

Dimana, saat ini tengah dicanangkan adalah dengan memberikan tambahan alokasi kredit di sektor UMKM. 

Erick menambahkan, bahwa pembangunan ekonomi suatu bangsa harus seimbang dengan membangun pondasi ekonomi yang kuat.

Tentunya, melalui ekonomi kerakyatan yang didominasi pengusaha UMKM.

"Kekuatan UMKM tersebut yang dijadikan sebagai rantai pasok yang berkesinambungan untuk memenuhi pemain global. Sehingga antara UMKM dan pemain global Nasional tidak bisa berdiri sendiri," kata Erick Thohir dalam keterangan kepada wartawan, Minggu (10/7/2022).

Dalam risetnya bertajuk 'Dampak Ekonomi dan Sosial Penyaluran KUR di Masa Pandemi' BRIN memperkirakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui BRI memiliki kontribusi besar dalam menyerap 32,1 juta lapangan kerja.

Rencana Pemerintah yang berpihak dan ingin memberdayakan UMKM dinilai pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM Boyke Rudy Purnomo  patut diapresiasi.

Sebab pengusaha UMKM di Indonesia sudah terbukti tanguh dalam menghadapi krisis yang terjadi.

Apalagi, banyak pengusaha UMKM Indonesia yang bisa bertahan bahkan sejak krisis moneter 1998 hingga krisis multi dimensi akibat Covid-19.

Baca juga: Dukungan kepada Erick untuk Maju Pilpres Datang dari Tanah Pasundan

"Kunci dari bisa bertahannya pengusaha UMKM karena social capital yang kuat. Jika social capital ini dapat disinergikan dengan BUMN, tentu saja akan menjadi menjadi daya ungkit yang cukup besar untuk recovery perekonomi Indonesia pasca pandemi Covid-19," kata Boyke.

"Namun jika tidak disinergikan maka ekonomi kita tidak memiliki daya tawar yang tinggi di pasar global," tambahnya.

Boyke juga menyebut langkah Erick Thohir dan bank Himbara untuk menambah kredit ke pengusaha UMKM merupakan bukti nyata keberpihakan Negara. 

Namun bantuan dana tersebut tidaklah cukup. Karena jumlah yang sangat banyak dan spektrum pengusaha UMKM sangat luas, tentu permasalahan yang terjadi tidak sama. 

Sehingga intervensi yang dilakukan BUMN harus sesuai dengan permasalahan yang terjadi di UMKM. 

"Jika intervensi tidak sesuai dengan permasalahan, maka keberpihakan BUMN ke UMKM hanya sekadar selogan," jelasnya.

Lanjut Boyke, peran Erick untuk mengorkestrasikan UMKM dan BUMN sangat kritikal. Terlebih lagi BUMN diberikan mandat oleh UU untuk berperan sebagai kepanjangan tangan Negara dalam memberikan pelayanan ke masyarakat. 

Sehingga tugas utama Erick dan BUMN saat ini adalah membina serta menjadikan UMKM mitra bisnis strategis.

Baca juga: Menteri Erick Thohir Gandeng Kejaksaan Agung untuk Buat Sistem Cegah Korupsi di BUMN

"Kini yang dibutuhkan adalah menjadikan UMKM sebagai mitra strategis untuk memperkuat rantai pasok BUMN," tandasnya.