Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Komnas HAM RI Beka Ulung Hapsara mengatakan pihaknya akan meminta keterangan dari Pemerintah Kabupaten Lumajang, Kementerian ESDM, hingga kepolisian terkait dugaan human error dalam bencana erupsi Gunung Semeru Jawa Timur pada Desember 2021 lalu.

Hal tersebut dilakukan Beka menyusul aduan dari tiga warga Dusun Kamar Kajang Desa Sumber Wuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang Jawa Timur korban eruspi Gunung Semeru terkait human error yang diduga dilakukan perusahaan tambang pasir CV Duta Pasir Semeru (DPS) terkait erupsi Gunung Semeru.

Beka mengatakan, pihaknya telah mengumpulkan keterangan dan mencari informasi terkait dugaan tersebut sebelum tiga korban mendatangi langsung Komnas HAM RI pada Senin (11/7/2022).

Baca juga: Kisah Korban Erupsi Semeru Jalan Kaki Dari Lumajang Ke Jakarta, Tidur di Masjid dan Diancam Ditabrak

"Terkait aduan hari ini kami akan menindaklanjuti aduan tersebut dengan memintakan keterangan kepada semua pihak yang memang terlibat dengan aduan ini," kata Beka usai pertemuan.

"Terutama pemerintah kabupaten Lumajang, kemudian Kementerian ESDM, Kepolisian Polres Lumajang maupun Polda Jawa Timur. Karena tadi disampaikan juga sudah mengadu ke melaporkan ke Polda Jatim," kata Beka.

Sebelumnya tiga orang korban erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur pada 4 Desember 2021 lalu yakni Supangat (52), Nurkholik (39), dan Masbud (36) telah tiba di Jakarta.

Setelah berjalan kurang lebih 17 hari dari Dusun Kamar Kajang Desa Sumber Wuluh Kec Candipuro Kabupaten Lumajang Jawa Timur, mereka kemudian mendatangi kantor Komnas HAM RI Jakarta Pusat pada Senin (11/7/2022) untuk mengadukan dugaan human error terkait bencana erupsi Gunung Semeru tersebut yang berdampak pada warga.

Didampingi tim advokasi, mereka menemui Komisioner Komnas HAM RI Beka Ulung Hapsara.

Usai pertemuan, Nurkholik mengatakan ia dan warga telah berulang kali menyampaikan baik kepada perusahaan, Kementerian ESDM, Bupati Lumajang, DPRD Kabupaten Lumajang, dan kepolisian terkait kondisi pertambangan yang sudah mengkhawatirkan warga.

Namun demikian, kata dia, laporan tersebut tidak diindahkan hingga saat ini.

"Kalau ke Bupati sudah sering, kami ke Pemkab, ke DPRD hearing, dan melaporkan itu sering kami. Sampai bosan kami," kata Nurkholik.

"Makanya kami sampai merasa sudah tidak ada lagi tempat kecuali kami berjalan walaupun kami seadanya berjalan, kami sudah mengumpulkan tekad kami untuk berjalan dan menahan semua kelaparan semua apalah," kata dia.

Nurkholik mengungkapkan human error tersebut diduga dilakukan oleh CV Duta Pasir Semeru (DPS) yang melakukan aktifitas penambangan pasir di sekitar wilayah tempat tinggal mereka.