Survei Indikator Politik Catat 67,5 Persen Masyarakat Puas Terhadap Kinerja Jokowi, Ini 5 Alasannya
Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mencatat sebanyak 67,5 persen masyarakat Indonesia puas terhadap hasil kinerja pemerintah Jokowi.
Penulis: Naufal Lanten
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mencatat sebanyak 67,5 persen masyarakat Indonesia puas terhadap hasil kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Secara rinci, sebanyak 57,8 persen masyarakat mengaku cukup puas dan 9,7 persen lainnya sangat puas.
Sementara 25,8 persen responden survei kurang puas terhadap kinerja Jokowi, serta 4,4 persen tidak puas sama sekali dan 2,2 persen lainnya tidak menjawab.
“Jadi total mereka yang puas atau sangat puas itu 67,5 persen,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei secara virtual, Senin (11/7/2022).
Baca juga: Survei Indikator Politik Indonesia Catat Kondisi Polhukam hingga Ekonomi Nasional Membaik
Lebih lanjut ia menjelaskan alasan mayoritas masyarakat puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Kata dia, kepuasan masyarakat lantaran pemerintah gemar memberikan bantuan kepada rakyat kecil.
Kemudian alasan lainnya adalah karena pemerintah kerap membangun infrastruktur seperi jalan raya, jalan tol hingga jembatan penghubung.
“Kinerjanya sudah bagus, orangnya merakyat, orangnya baik,” kata Burhanuddin. “Itu 5 alasan paling banyak yang dipilih responden kenapa mereka puas dari 67,5 persen.”
Sepertiga Masyarakat Indonesia Tidak Puas Kinerja Jokowi
Ia melanjutkan, ada sebanyak 30 persen masyarakat mengaku tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Ketidakpuasan publik ditengarai harga bahan pokok yang terus melonjak naik.
“Jadi hampir sepertiga masyarakat tidak puas itu pusat atau sumber ketiakpuasan mereka terutama karena faktor harga-harga kebutuhan pokok yang meningkat,” ujarnya.
Selain harga bapok, bantuan yang tidak diberikan merata juga mendasari ketidakpuasan publik.
Sebagai contoh ada bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan pemerintah, namun penerimanya manfaat tidak sesuai sasaran.
Sementara warga lainnya yang membutuhkan justru tidak mendapat bantuan.
Baca juga: Jokowi Minta Warga Pakai Masker di Dalam dan Luar Ruangan, Simak Aturannya untuk Perjalanan Domestik
