Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Kesehatan meluncurkan aplikasi Sehat Indonesiaku.

Aplikasi tersebut sebagai realisasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

Acara peluncuran ini diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di Ruang Heritage Kantor Kemenko PMK, pada Selasa (12/7/2022). 

Baca juga: Vaksin Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Berbagai Aktivitas, Kemenkes: Stok Mencukupi

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan ada delapan indikator yang harus dijalankan sesuai Inpres Nomor 3 Tahun 2022.

Dalam hal ini Kementerian Kesehatan masuk dalam empat program. 

Pertama, program yang akan dilakukan adalah meningkatkan ketersediaan data keluarga. Kedua mengenai perubahan perilaku keluarga. 

Ketiga program cakupan layanan pada keluarga. Lalu keempat penataan dalam lingkungan keluarga.

"Kami di Kemenkes terlibat tiga pertama. Kami sudah mereview aplikasi dan data base yang ada di puskesmas itu banyak sekali. Lebih dari 100 aplikasi Kemenkes," ungkapnya di Ruang Heritage Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (12/7/2022).

Sebanyak 100 aplikasi ini terdiri dari Tuberkolosis, gizi, spesialis anak, Malaria, dan sebagainya. 

"Jadi bayangkan saja, anggota puskesmas setiap entry satu seminggu sekali, dia buka aplikasi lain untuk tiap penyakit. Sehingga tidak efesien dan kasian tenaga kesehatan di puskesmas," kata Budi lagi. 

Olah karenanya, Kemenkes akan mengintegrasikan semua aplikasi dan data base dalam layanan primer menjadi satu dalam aplikasi Sehat Indonesiaku.

Fungsinya sama seperti Peduli Lindungi. Dengan keberadaan aplikasi Sehat Indonesiaku, tidak ada aplikasi dengan data base yang berbeda-beda.

"Sehingga bisa diakses dan jadi single data base referensi yang bisa diakses Kementerian atau lembaga lain," kata Budi menambahkan.

Sedangkan untuk perubahan perilaku keluarga, Budi menyebutkan akan men gerakan masyarakat. Namun poinnya adalah bagaimana cara mendorong bagaimana efektif dan efesien. Tidak hanya sekadar slogan dan even. 

"Supaya benar-benar sama car free day yang datang dari masyarakat, bukan program pemerintah. Itu beda sekali dampaknya," tegas Budi. 

Jika tadinya penyelanggaraan program diperkenalkan melalui media dan seminar, pemerintah berencana akan mengubah menjadi kearah pemberdayaan masyarakat untuk membangun gerakan masyarakat sehat.