Terpisah, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bagaqih mengungkapkan pihaknya telah bersepakat dengan anggota dewan lain untuk tidak setuju izin operasional sekolah SPI dicabut.

Menurut Hikmah, masih terdapat hal-hal yang baik di sekolah SPI dan bahkan Kemendikbudristek menganggap sekolah itu memiliki kelebihan.

"Masyarakat terlalu menggeneralisasi seakan seluruh pihak dari sekolah salah. Respons terbaik adalah dengan menunjukkan bahwa hali itu tidak benar."

Saya pikir lambat laun sorotan masyarakat akan reda. Sorotan jangan ke SPI-nya tapi ke JE (Julianto Eka Putra) saja," kata Hikmah.

Kemudian, kata Hikmah, Komisi E juga telah meminta Dinas Pendidikan Jawa Timur agar melakukan kajian terhadap sekolah SPI sebagai prasyarat bahwa izinnya tidak perlu dicabut.

Lalu, penunjukkan sejumlah orang yang ditunjuk jadi pengawas juga telah dilakukan yang berjumlah lebih dari satu orang.

Baca juga: Julianto Eka Putra Terdakwa Perkosaan Siswi SPI Ditahan, Begini Kondisi Sekolah yang Didirikannya

Hal tersebut adalah bentuk upaya mitigasi risiko karena para siswa di sekolah SPI jauh dari orang tua.

"Sekolah itu murid-muridnya dari luar daerah dan warga tidak mampu, sehingga pengawasan sangat penting," jelas Hikmah.

Kemudian, Hikmah mengatakan sekolah SPI juga akan diberikan rekomendasi terkait kejelasan capaian dari kompetensi akademik siswa.

Hal ini lantaran perlu adanya keseimbangan target capaian dari standarisasi kompetensi akademik walaupun sekolah SPI dalam kegiatan belajar mengajarnya berbentuk vokasi.

"Enggak apa-apa sebenarnya dengan banyak vokasi meningkatkan soft skill itu bagus banget. Cuma standarisasi target dari capaian kompetensi untuk pelajaran yang ada tetap harus (dikejar)," ungkapnya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Tribun Jatim/Kukuh Kurniawan)(Kompas.com/Nugraha Perdana)

Artikel lain terkait Julianto Eka Putra dan Kasus Seksual