Sejauh ini, status Bharada E masih berstatus saksi karena polisi belum menemukam bukti kuat untuk menjerat Bharada E menjadi tersangka.

"Berdasarkan alat bukti yang kami dapatkan kami belum menemukan alat bukti yang menguatkan persangkaan tadi terhadap saudara Bharada RE yang melakukan pidana," katanya.

Terpisah, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo merespon soal CCTV di rumah Kadiv Humas yang sudah rusak saat insiden baku tembak yang menewaskan Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Baca juga: Bharada E, Pengawal Ferdy Sambo yang Menembak Mati Brigadir J: Penembak Nomor 1 di Resimen Pelopor

Listyo menyebut nantinya tim khusus yang dibentuk untuk melakukan pengusutan terkait kasus itu yang akan melakukan pendalaman.

"Saya kira kalau terkait hal seperti itu (CCTV rusak), tentunya nanti terkait dengan kaitannya dengan kasus, tentunya tim gabungan yang akan memberikan masukan," kata Listyo kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (12/7/2022).

Mantan Kabareskrim Polri ini menyinggung soal pentingnya CCTV untuk pengamanan khususnya untuk para anggota Polri.

Melihat dari insiden baku tembak, Dia menerangkan tim yang dibentuk akan bekerja dengan baik dan mempertanggungjawabkan fakta-fakta yang didapat.

"Terkait dengan pengamanan terhadap rumah kita masing-masing tentunya kita sarankan memang terhadap pengamanan dilengkapi dengan CCTV itu kan menjadi bagian yang penting untuk pengamanan di kegiatan masing-masing," ungkapnya.

Pengamat Kepolisian Heran CCTV di Rumah Dinas Bisa Rusak

Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto merasa aneh dengan pernyataan dari Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan juga menyoroti soal CCTV yang rusak.

Ia merasa heran dengan ucapan Brigjen Ramadhan soal CCTV di rumah Ferdy Sambo mengalami kerusakan.

"Makanya Polri harus menjelaskan ke publik, kalau tidak banyak asumsi-asumsi," jelas Bambang.

Bambang Rukminto meminta kepada Kapolri untuk membentuk tim pencari fakta guna mengusut tuntas kasus tersebut.

Tim pencari fakta ini harus melibatkan pihak luar seperti Kompolnas, Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) dan beberapa lainnya.

"Ini untuk menjaga objektivitas itu ada, ini sangat perlu karena menyangkut perwira tinggi," jelasnya.

(Tribun Jambi/Aryo Tondang) (Tribunnews.com/Abdi Ryanda Shaki) (Wartakotalive)