Menurutnya, ada pekerjaan dan visi Jokowi yang perlu dilanjutkan ke depan dan KIB berkomitmen untuk melanjutkannya

Menanggapi hal itu, peneliti utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro mengatakan KIB sepatutnya memperjelas pernyataan tersebut.

Baca juga: Politikus Golkar: KIB Itu Kerja Sama Politik untuk Pilpres, Pileg, dan Pilkada

Pemerintahan Jokowi saat ini masih mempunyai beberapa program yang belum kelar seperti pemindahan ibu kota negara (IKN) dan pembangunan infrastruktur.

"Jadi harus dicek dulu apa yang dimaksudkan dengan melanjutkan warisan. Apakah yang dimaksudkan adalah the whole story, keseluruhan dari kebijakannya Jokowi, mulai Nawa Cita sampai 5 visi besar itu? Jadi kita gak tahu," kata Siti Zuhro, dalam keterangan yang diterima, Sabtu (16/7/2022).

Menurut Siti Zuhro, pemerintahan Jokowi periode pertama mempunyai 9 program prioritas dalam Nawacita.

Sedangkan pada pemerintahan periode kedua, Jokowi mengetengahkan 5 visi yakni pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia (SDM), mengundang investasi seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan, reformasi birokrasi, dan menjamin penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang fokus dan tepat sasaran.

Dari semua visi dan program Jokowi, Zuhro mempertanyakan warisan yang akan dilanjutkan oleh KIB.

"Pertama itu nawacita. yang terakhir ini periode kedua itu hanya 5 visi besar, membangun infrastruktur, SDM, investasi, tentang APBN dan formasi birokrasi. Atau hanya secara umum?" ujarnya.

Meski banyak warisan Jokowi yang bagus dan patut dilanjutkan, Siti Zuhro menyebut adanya peninggalan pemerintahan Jokowi yang kurang elok yakni polarisasi masyarakat yang muncul sejak Pilpres 2019.

"Contoh legacy buruknya adalah konflik di tengah masyarakat, terjadi pembelahan. Apa itu legacy? Apakah itu yang dimaksudkan? Karena tidak bisa dituntaskan oleh Jokowi. Sampai saat ini tidak ada greget, gregetnya cuma IKN, infrastruktur," ungkapnya.

Untuk itu, Siti Zuhro menekankan pentingnya KIB untuk memperjelas program yang akan dilanjutkan dari pemerintahan Jokowi.

Menurutnya, publik pada era ini sudah mengedepankan rasionalitas, dibanding hanya menerima program yang masih samar-samar.

"Kita sudah say good bye dengan era analog, era yang cuma dicekokin saja. Itu era dulu. Saat ini enggak bisa lagi hal-hal yang seperti diberlakukan," tambahnya.

Apalagi pada Pemilu 2024, mayoritas adalah pemilih berusia muda. Para pemilih itu tentu akan mengedepankan rasionalitas.

"Orang-orang muda berusia 45 ke bawah, usia 17 tahun pemilih pemula sampai 45 itu mendominasi nanti, mayoritas. Masak diberikan suguhan - suguhan yang tidak rasional," pungkasnya.