Kader PDIP Dilarang Keluar Kota, Pengamat: Tertuju pada Ganjar Pranowo
Hasto Kristiyanto mengungkapkan dirinya pernah memberi teguran tertulis kepada kepala daerah dari PDIP karena sering berkunjung ke DKI Jakarta.
Penulis: Fersianus Waku
Editor: Hasanudin Aco
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan setiap kader dilarang kampanye untuk perorangan, apalagi sampai keluar kota.
Menanggapi hal itu, Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai larangan itu spesifik ditujukan ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Sebab menurutnya, di PDIP hanya Ganjar dan Ketua DPR RI Puan Maharani yang mempunyai keinginan maju dalam Pilpres 2024.
"Ya kelihatannya larangan itu ya berlaku spesifik kepada Ganjar walaupun memang larangan tersebut untuk semua kader yah. Tapi kelihatannya di PDIP itu kan yang punya keinginan untuk mencapreskan diri itu kan ya Ganjar dengan Puan," kata Ujang kepada Tribunnews.com, Jumat (22/7/2022).
Baca juga: Hasto Cerita Pernah Beri Teguran Tertulis kepada Kepala Daerah PDIP karena Sering ke Jakarta
Kendati demikian, Ujang yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review itu berharap PDIP konsisten membuat larangan serupa.
Sebab, kata dia, pada 2020 silam partai besutan Megawati Soekarnoputri itu juga membuat surat larangan berbicara soal pencapresan bagi kepala daerah.
"Tetapi saya melihat PDIP Konsisten dari dulu yah. Dari tahun 2020 lah kalau enggak salah, itu PDIP membuat surat kepada seluruh kadernya larangan untuk berbicara terkait dengan pencapresan," ujarnya.
Sementara tahun ini, Ujang beranggapan bahwa larangan agar tak berkampanye perorangan dan keluar kota justru lebih spesifik lagi.
"Nah ini saat ini aturan itu kelihatannya lebih dikhususkan, dispesifik lagi agar tidak berkampanye yang sifatnya perorangan juga keluar kota itu," ucapnya.
"Ya saya sih melihatnya ini arahnya kepada Ganjar karena hanya Ganjar yang punya keinginan untuk bisa menjadi capres atau cawapres lah kira-kira seperti itu," sambung Ujang.
Namun Ujang meminta agar semua pihak menghormati keputusan internal PDIP soal larangan tersebut.
Sebab PDIP memiliki mekanisme tersendiri soal keputusan pencapresan 2024 mendatang.
"Bagaimanapun pihak luar tidak bisa cawe-cawe atau ikut campur terkait dengan keputusan itu karena bagaimanapun PDIP pasti punya mekanisme, punya cara terkait dengan persoalan pencapresan. Nah arah kelihatan keputusan tersebut kelihatannya tertuju pada Ganjar. Saya melihatnya seperti itu," ungkap Ujang.
