Laporan wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Staf Utama Menteri Perhubungan Budi Setyadi mengatakan ada banyak aspek yang harus diperhatikan jika hendak menaikan tarif pendapatan guna kesejahteraan sopir ojek online (ojol). 

Beberapa kendala dan komponen jadi pertimbangan bagi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mengambil keputusan.

Dipaparkan Budi, beberapa kendala adalah dari aspek ekonomi yang dalam hal ini menyangkut masalah harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Pun juga kenaikan tarif harus memperhatikan dari pihak masyarakat selaku pengguna jasa ojol.

“Kenaikan (tarif) itu tidak serta merta langsung cuma dari satu aspek. Kami melakukan pertimbangan, akhirnya memang Kemenhub sudah berapa bulan, melakukan satu kajian satu survey. Kenaiknnya kira-kira berapa angkanya, supaya ini kan usaha ekosistem yang dilakukan bisa berlanjut. Jadi jangan sampai kemudian naiknya tinggi banget, nanti habis,” ujar Budi kepada awak media, Selasa (27/7/2022) sore di kawasan Patung Kuda.

“Masyarakat sebagai customer kemudian tarifnya terlampau tinggi kan gak mungkin. Jadi kita mempertimbangkan

sustainabilitas dari bisnis ini,” tambahnya. 

Kedatangan Budi ke kawasan Patung Kuda adalah untuk bertemu dengan pihak aliansi Barisan Ojol Merdeka (BOM) yang menggelar demo Aksi Tanpa Kata untuk menuntut kesejahteraan supir ojol.

Baca juga: Keluhkan Pemerintah Tak Perhatikan Kesejahteraan, Driver Ojek Online Ini Lakukan Aksi Jahit Mulut

Ia datang bersama Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Angkutan Perkotaan Tonny Setiono untuk mewakili Menhub Budi Karya Sumadi yang sedang berada di luar kota. 

Kepada awak media, Tonny mengatakan pihaknya saat ini akan mengkaji beberapa aspek seperti komponen harga BBM dan harga sparepart kendaraan, kemudian juga dari persepsi masyarakat selaku pengguna jasa ojol, sebelum memutuskan kenaikan tarif.

Aksi demo sore ini menuntut konsistensi Kemenhub dalam penerapan Peraturan Menteri Nomor 12 tahun 2019 dan Keputusan Menteri Nomor 548 tahun 2020. Adapun hal tersebut mencakup evaluasi tarif ojek online di Indonesia, revisi perjanjian kemitraan yang dinilai sepihak, cabut/revisi UU Omnimbus Law Cipta Kerja, dan mengakui kesejahteraan ojek online Indonesia.

Dalam pertemuan Kemenhub dan pihak ojol, rencanya pihak Kemenhub janjikan akan segera realisasikan permintaan pihak ojol dalam kurun waktu paling lama dua minggu.

Diberitakan sebelumnya, aksi jahit mulut dilakukan seorang pengemudi ojek online (ojol) di kawasan Patung Kuda, Rabu (27/7/2022).

Hal ini dalam bentuk protes terhadap pemerintah yang dirasa tak perhatikan kesejahteraan para sopir ojol.

Pria yang dijahit mulutnya ini bernama Welly, ia merupakan bagian dari Aliansi Barisan Ojol Merdeka (BOM) yang turut melakukan aksi demo.

Aksi ini mulanya hendak dilakukan di depan Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), namun akibat masalah perizinan, aksi pun berpindah di kawasan Patung Kuda.

Welly mengatakan, ia tidak takut merasa sakit atas aksi jahit mulut yang akan ia lakukan.

Sebab, menurutnya ketidaksejahteraan yang ia dapat dari pendapatan hasil kerja jadi sopir ojol jauh lebih sakit.

"Sekarang kebutuhan mahal, dapur perlu diisi. Hasil yang didapat dari ojol jauh lebih sakit ketimbang mulut dijahit," ujar Willy.

Di lokasi, mobil ambulans sudah disediakan. Sebelum melakukan aksi, Willy mengoles-ngoleskan es batu di sekitar area mulutnya untuk meminimalisir rasa sakit.

Pihak kepolisian sempat mengajak Welly berbincang untuk mengurungkan aksi, tapi Welly tetap kekeuh dan akhirnya satu jarum dengan benang non medis meluncur menembus mulut area bibir Welly.

Aksi yang berlangsung ini merupakan tuntutan dari supir ojol dalam menuntut konsistensi Kemenhub dalam penerapan Peraturan Menteri Nomor 12 tahun 2019 dan Keputusan Menteri Nomor 548 tahun 2020.

Baca juga: Protes Kinerja Pemerintah, Ojol Lakukan Aksi Jahit Mulut di Kemenhub Hari Ini

Adapun hal tersebut mencakup evaluasi tarif ojek online di Indonesia, revisi perjanjian kemitraan yang dinilai sepihak, cabut/revisi UU Omnimbus Law Cipta Kerja, dan mengakui kesejahteraan ojek online Indonesia. 

Penanggung jawab aksi, Krisna, mengatakan awal tahun ini tepatnya pada 5 Januari 2022, sejumlah aliansi ojek online telah melakukan unjuk rasa serupa di depan kantor Kemenhub, dan dijanjikan akan segera direalisasikan segala tuntuan pihak ojol. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan.

"Kami sudah menghitung bersama dengan Kementerian Perhubungan perihal persentase kenaikan tersebut. Bahkan kami juga beberapa kali melayangkan surat. Kenyataannya sampai detik ini tidak ada realisasi konkret yang dilakukan pihak-pihak terkait," ujarnya.

"Kami anggap mereka lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai pembantu presiden, dalam hal mengimplementasikan amanah konstitusi Pasal 27 ayat (2) UUD 1945," tambah Krisna. 

Pihak Kemenhub Temui Massa Aksi

Pihak Kemenhub datang menemui massa demo.

Adapun yang datang adalah Staf Utama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Kasubdit Angkutan Perkotaan Tonny Setiono. 

Dalam pertemuan secara langsung, pihak Kemenhub menjanjikan waktu paling lambat dua minggu untuk merealisasikan tuntutan para sopir ojol ini. 

Dijelaskan oleh Budi tentu banyak pertimbangan yang harus dilakukan untuk merealisasikan tuntutan, dalam hal ini kenaikan tarif ojol.

"Untuk kenaikan tidak serta merta langsung dari satu aspek kita melakukan pertimbangan kan. Kementerian Perhubungan sudah melakukan satu kajian kenaikan, supaya ini kan usaha ekosistem, bisa berlanjut," jelas Budi.