TRIBUNNEWS.COM - PKS adalah singkatan dari Partai Keadilan Sejahtera.

PKS berdiri pada 20 Juli 1998, dengan nama Partai Keadilan (disingkat PK) yang diresmikan dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta.

Presiden (ketua) pertama partai ini adalah Nurmahmudi Isma'il.

Pada 20 Oktober 1999, PK menerima tawaran kursi kementerian Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) dalam kabinet pemerintahan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Gus Dur menunjuk Nurmahmudi Isma'il (saat itu presiden PK) sebagai calon menteri, dikutip dari laman PKS.

Nurmahmudi kemudian mengundurkan diri sebagai presiden Partai Keadilan dan digantikan oleh Hidayat Nur Wahid yang terpilih pada 21 Mei 2000.

Baca juga: Deretan Partai Sudah Daftar Jadi Peserta Pemilu 2024 ke KPU, PDIP Pertama, Ada PKS dan NasDem

Sejarah Partai PKS

Pada 3 Agustus 2000, delapan partai Islam (PPP, PBB, PK, Masyumi, PKU, PNU, PUI, PSII 1905) menggelar acara sarasehan dan silaturahmi partai-partai Islam di Masjid Al-Azhar.

Mereka meminta Piagam Jakarta masuk dalam Amandemen UUD 1945.

Akibat UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikut sertaan parpol pada pemilu selanjutnya (electoral threshold) dua persen, maka PK harus merubah namanya untuk dapat ikut kembali di Pemilu berikutnya.

Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota) pada 2 Juli 2003.

Sehari kemudian, PK bergabung dengan PKS dan dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya.

Baca juga: Daftar ke KPU, Partai Reformasi Yakin Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024

Dengan penggabungan ini maka PK (Partai Keadilan) resmi berubah nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera).

Setelah Pemilu 2004, Hidayat Nur Wahid (Presiden PKS yang sedang menjabat) terpilih sebagai ketua MPR masa bakti 2004-2009.

Hidayat lalu mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden PK Sejahtera.

Pada Sidang Majelis Syuro I PKS pada 26 - 29 Mei 2005 di Jakarta, Tifatul Sembiring terpilih menjadi Presiden PK Sejahtera periode 2005-2010.

Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Indonesia ke 6 saat itu, memercayai Tifatul Sembiring sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika dengan masa jabatan 2009-2014.

Estafet kepemimpinan PKS pun berpindah ke Luthfi Hasan Ishaq selaku pjs Presiden PK Sejahtera.

Luthfi Hasan Ishaq terpilih menjadi Presiden PK Sejahtera periode 2010-2015, dalam Sidang Majelis Syuro PKS II yang dilaksanakan pada 16 - 20 Juni 2010 di Jakarta.

Baca juga: Intens Berkomunikasi dengan PKS dan Demokrat, NasDem Pastikan Tak Ada Masalah dengan PDIP

Pengurus Partai PKS

Berikut ini susunan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS, dikutip dari lama resmi PKS.

Susunan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai Keadilan Sejahtera:

Majelis Syura

- Ketua Majelis Syura Partai: Dr Salim Segaf Aljufri

- Wakil Ketua Majelis Syura: Dr Hidayat Nur Wahid

- Wakil Ketua Majelis Syura: Mohamad Sohibul Iman, Ph.D.

- Wakil Ketua Majelis Syura: Ahmad Heryawan, Lc., M.Si

- Wakil Ketua Majelis Syura: Suharna Surapranata, MT

- Sekretaris Majelis Syura: Ir. Untung Wahono, M.Si

- Ketua Majelis Pertimbangan Pusat: Dr. Ir. H Suswono, MMA

- Ketua Dewan Syariat Pusat: Dr KH Surahman Hidayat

Presiden, Sekretaris, Bendahara Umum

- Presiden: H. Ahmad Syaikhu

- Sekretaris Jenderal: Habib Aboe Bakar Alhabsyi, SE

- Wakil Sekretaris Jenderal Organisasi,Kinerja, Administrasi dan Sistem Informasi Pusat Data: Muhammad Arfian, MBA

- Wakil Sekretaris Jenderal Personalia dan Kerumahtanggaan: Ayon Prasetyawan, M.Sc

- Wakil Sekretaris Jenderal Hukum dan Advokasi: Zainudin Paru, S.H., M.H.

- Wakil Sekretaris Jenderal Program dan Isu Strategis: IIE Sumirat Sundana

- Wakil Sekretaris Jenderal Hubungan Antar Lembaga: Dr. Moh. Rozaq Asyhari, SH, MH

- Wakil Sekretaris Jenderal Protokoler dan Pengamanan Pimpinan: Sugeng Susilo

- Wakil Sekretaris Jenderal Perencanaan dan Kajian: Haryo Setyoko, MPA

- Wakil Sekretaris Jenderal Arsip dan Sejarah: T. Farida Rachmayanti, SE, M.Si

- Wakil Sekretaris Jenderal Komunikasi Publik: Ahmad Fathul Bari, S.Hum., M.S.M.

- Bendahara: Mahfudz Abdurrahman, S.Sos

- Wakil Bendahara Umum: Deni Triesnahadi

- Wakil Bendahara Umum: Hero E.A. Putra, ST, M.Comm

- Wakil Bendahara Umum: Unggul Wibawa, Ak

Ketua Badan dan Bidang

- Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri: Sukamta, Ph.D.

- Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan: H. Buchori, M.A

- Ketua Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah: Dr. Zulkieflimansyah

- Ketua Bidang Pembinaan Kader : Drs. H. Muhammad Said, M.Hum

- Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Desa: Syahrul Aidi Mazaat

- Ketua Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi dan Kader: Rofik Hananto

- Ketua Bidang Kepemudaan: dr. Gamal, M.Biomed

- Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga: Dr. Kurniasih Mufidayati

- Ketua Bidang Hubungan Masyarakat : Ahmad Mabruri Mei Akbari

- Ketua Bidang Seni dan Budaya: Ecky Awal Mucharam

- Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan: Dr. Al Muzammil Yusuf, M.Si.

- Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada: Ir. Sigit Sosiantomo

- Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial: Dr. Hj. Netty Prasetiyani, M.Si

- Ketua Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah: Dr.H. Ali Akhmadi, M.A

- Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan: Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag, M.Si

- Ketua Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Hidup: Mardani

- Ketua Bidang Ketenagakerjaan: M. Martri Agoeng

- Ketua Bidang Tani dan Nelayan: Riyono, S.Kel

- Ketua Bidang Kepanduan: H. Yoyok Switohandoyo, ST

- Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut): H. Hendry Munief, MBA

- Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel): Ir. H. Ahmad Junaidi Auly, MM

- Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Banten, Jakarta dan Jawa Barat (Banjabar): drh. H. Achmad Ru’yat, M.Si

- Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Jawa tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta (Jatijaya): Dr. Abdul Fikri Faqih, M.M.

- Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Balinusra): H. Johan Rosihan, ST

- Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Kalimantan: H. Alifudin, S.E. , M.M.

- Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Sulawesi: H. Suryadarma, Lc

- Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Indonesia Timur (Intim): Dr.H. Muhammad Kasuba, M.A

Ketua Komisi

- Ketua Komisi Konstitusi dan Legislasi: T.B. Soemandjaja Rukmandis

- Ketua Komisi Organisasi dan Wilayah: Dr. Hermanto,, SE, M.Si

- Ketua Komisi Kebijakan Publik: Memed Sosiawan, ME

- Ketua Komisi Kajian Strategis: Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, M.Si

- Ketua Komisi Ideologi: Drs. Musoli

- Ketua Komisi Ketahanan Keluarga: Dra. Wirianingsih, M.Si

- Ketua Komisi Penegakan Disiplin Syari, Organisasi, dan Etik: H. Abdul Muiz Saadih, MA

- Ketua Komisi Kajian dan Bayan: H. Abdullah Haidir, Lc

- Ketua Komisi Bina Keluarga Sakinah: Dr. KH. Muslih Abdul Karim, MA

- Ketua Komisi Bina Struktur dan SDM: H. Iman Santoso, Lc, MEI

- Ketua Komisi Keumatan: H. Zufar Bawazir, Lc

Ketua Fraksi

- Ketua Fraksi MPR RI: Ir Tifatul Sembiring

- Ketua Fraksi DPR RI: Dr Jazuli Juwaini, Lc, MM.

PKS Daftar ke KPU sebagai Peserta Pemilu 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan sudah ada sembilan partai politik yang mendaftar sebagai peserta Pemilu tahun 2024, dikutip dari kpu.go.id.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari didampingi Anggota KPU Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, August Mellaz, dan Mochammad Afifuddin memberikan penjelasan terkait teknis pendaftaran partai politik kepada media.

Berikut ini rinciannya:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

2. Partai Keadilan dan Persatuan

3. Partai Reformasi

4. Partai Keadilan Sejahtera

5. Partai Nasdem

6. Partai Rakyat Adil Makmur

7. Partai Persatuan Indonesia

8. Partai Gelombang Rakyat Indonesia.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Artikel lain terkait Partai Keadilan Sejahtera (PKS)